TANJUNG SELOR – Penyaluran dana desa di Kaltara telah mencapai 60 persen atau sekira Rp 277.961.114.000 dari pagu Rp 463.268.524.000. Dan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kaltara Wahyuni Nuzban mengaku penyalurannya tidak ada keterlambatan.
Proses pencairan pun, kata Wahyuni, tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Hanya saja, tahun ini ada syarat tambahan. Yakni, pemerintah desa harus membuat laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat kabupaten pada tahun anggaran sebelumnya.
Terkait pengawasan, Wahyuni mengatakan, tidak hanya dilakukan DPMD Kaltara saja, termasuk seluruh OPD Pemprov Kaltara. “Pengawasan ada namanya pendamping. Jadi, selain membantu desa, mereka juga melakukan pengawasan terhadap program yang ada di desa,” jelasnya.
Sementara itu, koordinator pendamping wilayah III Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT), Agus Nugroho mengungkapkan, masih didapati sejumlah kendala oleh pendamping desa. Salah satunya, terkait tata waktu.
“Sebelum penyalurannya harus ada penetapan-penetapan yang dilakukan oleh pemerintah, baik kabupaten maupun di desa itu sendiri. Persyaratan pencairan dana desa juga harus menyusun APBDes dan sebagainya,” ungkapnya.
Kendala lainnya, lanjut dia, kekurangan pendamping di Kaltara. Terutama daerah pedalaman. Dari 266 pendamping yang dibutuhkan, hanya ada 35 orang pendamping desa di Kaltara. Bahkan, satu orang harus melakukan pendampingan di 4 desa.
“Yang jadi masalah di sini, dari desa satu ke desa lainnya jauh. Kondisi wilayahnya yang tidak bisa ditempuh menggunakan kendaraan. Itu yang menjadi kesulitan di lapangan,” bebernya.
Karena itu, kata dia, harus dilakukan penambahan pendamping desa. Selain itu, juga perbaikan akses jalan sehingga dalam pelaksanaan pendampingan desa tidak menemukan kendala. (*/fai/fen)
Grafis Dana Desa
