TARAKAN – Kabar akan naiknya iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dinilai Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kaltara Rustam, cukup mengkhawatirkan nelayan kecil.
“Kenapa? Karena kita ini nelayan penghasilannya tidak menentu. Apalagi yang namanya masyarakat yang hidup di pesisir itu riskan sekali penyakit,” ujarnya. “Apalagi kalau nelayan itu kan rata-rata keluarganya banyak. Dalam satu KK (kepala keluarga) itu ada sampai tujuh, delapan,” sambung Rustam.
Menurutnya, dengan iuran yang diberlakukan saat ini saja masih ada nelayan menunggak. Apalagi jika dinaikkan. Namun, jika benar terjadi, Rustam berharap ada subsidi yang diberikan pemerintah, terutama kepada nelayan kecil.
Secara terpisah, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Tarakan Wahyudi Putra Pujianto menuturkan, rencana kenaikan iuran JKN masih dalam proses. Belum ada keputusan.
Direncanakan semua kelas akan mengalami kenaikan iuran. Namun, Wahyudi enggan membeberkan besarannya, karena menunggu penetapan resmi dari pemerintah pusat.
Dia menilai rencana kenaikan iuran sudah sesuai kondisi riil. Dimana terjadi ketidakseimbangan antara pendapatan iuran dengan biaya yang dikeluarkan BPJS Kesehatan untuk perawatan peserta memanfaatkan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan pihaknya.
Tidak hanya secara nasional, Wahyudi mengaku di Kaltara pun terjadi hal demikian. Namun, ia enggan membeberkan selisih pendapatan dan pengeluaran PBJS Kesehatan setiap bulan. Wahyudi hanya menuturkan selisihnya pengeluaran dan pemasukan hampir dua kali lipat.
Di sisi lain, Wahyudi juga mengakui pihaknya masih perlu melakukan pembenahan terhadap pelayanan peserta JKN. Namun, hal ini ada hubungannya dengan kontrak kerja sama yang dilakukan bersama fasilitas kesehatan.
“Ya, kami juga perlu berbenah. Intinya masih banyak area perbaikan yang perlu dibaiki bersama,” ujarnya. (mrs/fen)
