TANJUNG SELOR – Wakil rakyat Bumi Benuanta bertemu dengan Pemprov Kaltara, Senin (9/9). Salah satu poin yang dibahas dalam pertemuan di Kantor Gubernur Kaltara itu, yakni terkait Sekretariat DPRD Kaltara yang meminjam aset Pemkab Bulungan.
Gedung yang terletak di Jalan Kolonel Soetadji, Tanjung Selor, itu dinilai sudah tak representatif. Seperti disampaikan Norhayati Andris, Ketua DPRD Kaltara sementara, gedung yang digunakan sejak anggota DPRD Kaltara periode 2014-2019, itu hanya memiliki satu ruang rapat utama. Kondisi ruang rapat pun diakuinya kurang luas.
“Jika dilakukan rapat dengan sejumlah instansi Pemprov Kaltara pada saat dilaksanakan (rapat, Red) paripurna, tidak dapat menampung banyak orang. Bahkan, ketika ada pertemuan dengan masyarakat di masing-masing komisi, biasanya dewan bergantian melaksanakan pertemuan,” ujarnya.
Menurutnya, tidak masalah jika dewan mencari gedung untuk ditempati. “Kalau kami yang mana bisa dilaksanakan. Apakah mencari tempat baru ataupun dibangun. Yang jelas, saat ini yang kami inginkan ada tempat baru,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengatakan, Pemprov Kaltara pernah menawarkan membangun gedung baru dengan syarat tidak memberikan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota. Namun, hal itu tidak dilakukan, mengingat masih ada hal lain yang menjadi prioritas.
“Jadi, saat itu saya tawarkan sebelum Kantor Gubernur dan Gedung Gadis (Gabungan Dinas) berdiri. Namun, hal itu tidak jadi dilakukan,” ujarnya.
Irianto meminta DPRD Kaltara mencari gedung yang bisa disewa untuk dijadikan kantor. “Saya persilakan jika ada gedung lain yang bisa disewa di Tanjung Selor,” ujarnya.
Selain itu, menurut Irianto, masih banyak gedung milik Pemkab Bulungan yang bisa digunakan. Namun begitu, perlu dilakukan pertemuan untuk membahas pengalihan aset.
“Nanti akan kita rapatkan dengan Bupati Bulungan, DPRD Bulungan bersama DPRD Kaltara untuk membahas hal itu,” ujarnya. (*/fai/fen)
