REALISASI APBN 2019 di Kalimantan Utara menurut Midden Sihombing, Plt Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kaltara, masih lambat. Alokasi tahun ini sebesar Rp 10,40 triliun, sedangkan realisasi sejauh ini Rp 6,4 triliun.
Keterlambatan itu, dilihat pihaknya dari realisasi belanja modal. Selain itu, juga bantuan sosial yang sejauh ini tidak sampai 15 persen. Sementara itu, belanja pegawai dan barang dianggapnya stabil. “Tahun lalu bantuan sosial dicairkan Desember. Dan, tahun ini seperti itu,” ujarnya.
Lanjut dia, yang menjadi kendala lambatnya realisasi belanja bantuan sosial adalah persoalan penyusunan petunjuk teknis. “Dari evaluasi yang dilakukan, kendalanya kembali pada juknis lagi. Sebenarnya, kalau dibilang kendala pada juknis itu bukan menjadi alasan. Seharusnya dari tahun ke tahun harus ada solusi dan jalan keluarnya,” ujarnya.
Di sisi lain, dia menyebut secara keseluruhan APBN 2018 sebesar Rp 2.221 triliun. Kemudian pada 2019 sebesar Rp2.439 triliun. Kenaikan APBN, lanjutnya, juga berpengaruh kepada Kaltara. Terutama pada kucuran dana alokasi khususnya (DAK).
“Salah satu indikator turunnya anggaran DAK adalah pembangunan infrastruktur jalan. Jika pembangunan infrastruktur jalan sudah terpenuhi, maka anggaran turun,” jelasnya.
Jika belanja pegawai lebih tinggi, kata Midden Sihombing, berarti pembangunan infrastruktur di Kaltara kurang. “Idealnya belanja pegawai itu tidak sebesar belanja modal dan belanja barang,” ujarnya. (*/fai/fen)
