TANJUNG SELOR – Upaya pemerintah menjadi desa di Kaltara dapat berkembang, dengan mengucurkan anggaran setiap tahun, masih belum sesuai harapan. Sebab, penggunaan dana desa dinilai belum maksimal.
Seperti disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kaltara Wahyuni Nuzban, alokasi dana desa yang mencapai Rp 463,26 miliar masih belum membuat desa di provinsi ke-34 ini menjadi mandiri seluruhnya.
Dia menyebut hanya beberapa desa yang menunjukkan perkembangan. “Desa harus bisa menjadi mandiri. Penggunaan dana desa harus tepat sasaran. Jangan sampai dana desa tidak dipergunakan dengan baik,” ujarnya, Rabu (11/9).
Ke depan, lanjutnya, dana desa tidak hanya untuk pembangunan sarana dan prasarana. Namun, juga bisa digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, juga bisa dijadikan modal untuk badan usaha milik desa (BUMdes) sehingga dapat menjadi lokomotif ekonomi desa.
“Jika desanya sangat tertinggal dan tertinggal boleh ke pembangunan (sarana dan prasarana). Namun jika sudah maju dan mandiri bisa ke bidang lain seperti pemberdayaan. Jadi, lebih kepada pengentasan kemiskinan, mengurangi angka pengangguran dan lainnya,” ujarnya.
Di sisi lain, dia menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mengalokasikan dana desa hanya dua tahap. Tidak tiga tahap seperti sekarang. Namun begitu, desa dituntut harus menyelesaikan dana desa 100 persen di tahun ini.
Lanjut dia, dana desa tahap satu dan dua yang ditransfer sekaligus dapat dimanfaatkan desa untuk berbagai kegiatan. Pembangunan di desa yang biasanya harus menunggu tahapan, tahun depan tidak terlalu berat.
“Misalnya, ada kegiatan pembangunan di salah satu desa. Ternyata setelah selesai pembangunan yang satu, mereka harus menunggu lagi transferan tahap dua untuk menyelesaikan kegiatan lain. Ini yang menjadi keuntungan nanti di 2020,” jelasnya. (*/fai/fen)
