Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Utara berganti dari Kariyadi kepada Agus Priyono.
MUHAMMAD RAJAB, Tarakan
SERAH terima jabatan kepala BPK Perwakilan Kaltara dilakukan kemarin (12/9), yang disaksikan Wakil Ketua BPK RI Bahrullah Akbar di Kantor BPK Perwakilan Kaltara.
Karyadi yang sebelumnya Kepala BPK Perwakilan Kaltara, promosi jabatan menjadi Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Utara. Adapun Agus Priyono, sebenarnya memiliki pengalaman yang banyak juga di bidang auditor.
Sebelum menjabat Kepala BPK Perwakilan Kaltara, pria kelahiran Banyumas, 21 April 1972, itu telah bertugas di sejumlah kantor perwakilan BPK di Indonesia selama kurang lebih 21 tahun. Ia pun memulai kariernya dari bawah.
“Saya itu masuk BPK tahun 1998, penempatan pertama di perwakilan DIY (Yogyakarta). Saya sebagai pemeriksa itu sampai dengan tahun 2008,” ujar Agus Priyono kepada awak media, Kamis (12/9).
Dari menjadi pemeriksa di Kantor BPK Perwakilan DIY, kariernya mulai menanjak. Pada tahun yang sama, 2008, ia promosi jabatan menjadi Kepala Seksi Jambi IA BPK Perwakilan Jambi dan menjabat kurang lebih lima setengah tahun.
Dari Jambi, ia kemudian dipercaya menjabat Kepala Sub Auditorat Maluku I BPK Perwakilan Maluku kurang lebih tiga tahun. Setelah itu, Agus Priyono dipindahkan ke BPK Pewakilan Maluku Utara dengan jabatan yang sama, kurang lebih 2 setengah tahun.
Dengan pengabdiannya itu, pria yang sudah menikah dan dikaruniai tiga anak ini mengaku telah dianugerahi perhargaan Satya Lencana 20 tahun dari pemerintah. Tidak hanya penghargaan, ia juga mengaku merasakan banyak suka dan duka menjadi pegawai auditor.
“Sebenarnya, jiwa saya memang pemeriksa, saya sangat menikmati bekerja di BPK karena banyak tantangan yang harus kita hadapi. Kita harus bisa menilai suatu pengelolaan. Kalau misalnya ada penyimpangan-penyimpangan, itu adalah suatu tantangan kita. Setelah kita mengungkapkan suatu penyimpangan itu tentunya adalah untuk mendorong pengelolaan yang lebih baik. Jadi kita harus bisa menemukan sebab yang utama,” tuturnya.
Sebab utama itulah yang nantinya dijadikan rekomendasi BPK kepada pemerintah daerah untuk dilakukan perbaikan. Ia pun berbagi pengalaman. Sebenarnya, untuk pengelolaan keuangan yang baik di pemerintah daerah, sangat tergantung pada komitmen dari kepala daerah.
“Saya rasa dengan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK, itu sebenarnya bisa, apa yang harus dilakukan, perbaikan-perbaikan apa, misalnya untuk kelemahan sistem, kita sarankan sistem ini perlu diperbaiki karena ada kelemahan-kelemahan,” sarannya.
Namun, tidak hanya suka, Agus Priyono juga mengaku kariernya diwarnai duka. Misalnya, dalam melaksanakan tugas melakukan pemeriksaan tidak selalu berjalan lancar.
