TARAKAN – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelenggarakan kegiatan BPK Goes to Campus di Universitas Borneo Tarakan (UBT), Jumat (13/9).
Mengusung tema “BPK dan Keuangan Negara” acara yang merupakan rangkaian dari serah terima jabatan dan peresmian Kantor BPK Perwakilan Kaltara ini, menghadirkan Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar sebagai narasumber utama dan dihadiri Rektor UBT Prof. Adri Patton serta Wakil Gubernur Kaltara H Udin Hianggio maupun bupati dan wali kota.
Dalam kegiatan yang dikemas dengan kuliah umum tersebut, Wakil Ketua BPK menjelaskan mengenai profil singkat BPK yaitu tentang kedudukan BPK sebagai lembaga negara, tugas dan wewenang BPK, visi dan misi, tujuan strategis dan nilai-nilai dasar, serta struktur organisasi BPK.
Bahrullah Akbar mangatakan, BKP merupakan lembaga negara bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab atas keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Melalui pemeriksaan yang berkualitas, BPK mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.
“BPK mendorong agar pengelolaan keuangan negara transparan dan bertanggung jawab, tetapi kalau di dalam pemeriksaan itu ditemukan adanya tidak pidana korupsi, maka diserahkan ke aparat penegak hukum,” ujarnya.
Selain itu, dalam paparannya, Bahrullah Akbar juga menjelaskan BPK bagian dari 4 pilar lembaga tinggi negara. Pilar pertama adalah eksekutif yaitu presiden. Pilar yang kedua legislatif yaitu MPR, DPR dan DPD. Pilar ketiga yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial. Dan yang terakhir, pilar keempat audikatif yaitu BPK.
“BPK menjadi check and balance antara kepentingan eksekutif dengan legislatif dan yudikatif. Jadi, jika ada perselisihan, maka BPK memberikan arahan dalam bentuk balancing of power di bidang keuangan,” ungkapnya.
BPK Goes to Campus bertujuan sebagai sarana untuk menyampaikan informas mengenai tugas dan fungsi wewenang BPK secara langsung kepada akademisi UBT dan masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat menjalin dialog yang positif antara BPK dan akademisi sebagai langkah awal bersama-sama mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. (humas)
