TANJUNG SELOR – Layanan kesehatan di wilayah perbatasan terus berlanjut. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi hak kesehatan masyarakat di Kaltara. Program yang diberi nama Dokter Terbang ini diharapkan Sekprov Kaltara Suriansyah dapat memudahkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK).
“Sudah menjadi kewajiban pemerintah yang di dalam undang-undang bahwa melindung segenap bangsa Indonesia, salah satunya melayani kesehatan. Maka itu kita sebagai wakil pemerintah pusat berkewajiban melaksanakan pelayanan kesehatan terutama di wilayah DTPK,” ujarnya.
Dikatakan, program Dokter Terbang juga merupakan salah satu visi misi Gubernur Kaltara meningkatkan pelayanan kesehatan. Demikian pula sebagai tugas pemerintah untuk memastikan apakah warga Kaltara yang berada di wilayah perbatasan sudah terlayani atau tidak.
“Karena untuk biaya operasional pelaksanaan kesehatan tidak sebanding dengan kepelauan warga negara kita di wilayah perbatasan. Sehingga program dokter terbang ini pemerintah mendatangkan tenaga medis unutk melayani masyarakat di wilayah DTPK secara gratis,” jelasnya.
Suriansyah mengatakan, menurut informasi Dinkes Kaltara bahwa sejak 2014-2019 program Dokter Terbang sudah melayani sebanyak 8.835 pasien di wilayah DTPK. “Mari kita bersama-sama memaksimalkan pelayanan kesehatan di Kaltara khususnya di wilayah DTPK,” katanya.
Untuk mengoptimalkan pelayanan, Suriansyah mengatakan, akan mengupayakan untuk menciptakan sistem aplikasi pelayanan Dokter Terbang dan melakukan pemetaan daerah lokasi fokus, serta akan melakukan MoU dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), serta maskapai penerbangan.
“Rencananya kita juga akan meningkatkan fasilitas alat kesehatan sehingga pelayanan Dokter Terbang dapat optimal. Selain itu, jenis pelayanan juga akan kita tambah seperti untuk ibu hamil, dan pemeriksaan kanker payudara dan kanker serviks,” ujarnya. (humas)
