TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan mendirikan posko pemantauan dan informasi kejadian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Posko yang terdiri dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis tersebut, akan memberikan laporan terkini perkembangan karhutla juga penyebaran informasi publik yang valid mengenai kejadian karhutla, kondisi udara dan hal-hal terkait lainnya.
Adapun OPD yang terlibat, di antaranya Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Kehutanan (Dishut), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan lainnya. “Dari laporan BPBD Kaltara, ada 22 titik panas yang menyebabkan kabut asap di Kaltara. Semuanya terletak di Kecamatan Tanjung Palas Timur, dan terus diupayakan pemadamannya oleh BPBD bersama TNI-Polri,” kata Sekprov Kaltara H Suriansyah saat memimpin rapat evaluasi kabut asap, Senin (16/9).
Selain itu, Sekprov juga menyarankan perlunya regulasi berupa peraturan daerah agar dapat memberikan sanksi bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan. “Jadi, perlu evaluasi atas Pergub (Peraturan Gubernur) Kaltara No. 47/2018, tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Utara. Pergub ini hanya menyentuh pada level perusahaan, tapi tidak kepada individu atau masyarakat adat,” ujar H Suriansyah. (humas)