TANJUNG SELOR – Kalimantan Utara mendapakan alokasi APBN untuk penanganan ruas jalan nasional senilai Rp 485,9 miliar pada 2019 ini. Realisasinya dari target penanganan jalan sepanjang 564,45 kilometer, 60 persen di antaranya sudah terlaksana.
“Realisasi fisik pembangunan jalan nasional di Kaltara hingga saat ini rata-rata sudah di atas 60 persen. Di antaranya ruas jalan Sekatak Buji-Malinau. Pengerjaan jalan ini berupa pemeliharaan,” kata Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie yang mengutip informasi Satker Pelaksana Jalan Nasional I Wilayah Kaltara Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Balikpapan, baru-baru ini.
Untuk ruas jalan Sekatak Buji-Malinau, realisasi fisiknya mencapai 81,93 persen per 12 September 2019. “Nilai kontrak pengerjaan pemeliharaan jalan ini sebesar Rp 169,2 miliar dengan sistem tahun jamak atau multiyears contract,” sebutnya.
Dengan anggaran tersebut, turut dilaksanakan pemeliharaan terhadap jalan serta jembatan di ruas jalan nasional. Yakni, pemeliharaan jalan menuju standar dan jembatan di Bulungan dengan nilai kontrak Rp 192,5 miliar. Realisasi fisiknya mencapai 51,06 persen. Lalu, pemeliharaan jalan Tanjung Selor-Tanjung Palas-Sekatak Buji dengan realisasi pengerjaan mencapai 62,03 persen.
“Juga ada kegiatan pemeliharaan jalan Malinau-Mensalong-SP 3 Apas yang realisasinya mencapai 66,20 persen,” ungkap Gubernur.
Selain itu, juga ada pemeliharaan jalan pada SP 3 Apas-Simanggaris-batas negara (Serudong) dengan realisasi pengerjaan 59,87 persen, pemeliharaan jembatan Malinau-Mensalong-SP 3-Simanggaris-Batas Negara (Serudong) yang sudah mencapai 93,65 persen, pemeliharaan jalan SP 3 pos gabungan batas negara-Sei Ular dan Lingkar Pulau Sebatik yang terealisasi 76,02 persen, pemeliharaan jembatan SP 3 pos gabungan batas negara-Sei Ular dan jalan lingkar Pulau Sebatik 96,95 persen, serta penanganan longsoran di Mansalong-SP 3 Apas Seimenggaris dan jalan lingkar Pulau Sebatik.
Masih untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kaltara, teralokasikan anggaran senilai Rp 64,3 miliar dari APBN melalui dana alokasi khusus (DAK). Ditambah Rp 48,3 miliar dari APBD Kaltara 2019. Sehingga total anggaran yang dialokasikan senilai Rp 112,5 miliar.
“Anggaran ini untuk pelaksanaan 31 paket kegiatan yang tersebar di 4 kabupaten dan 1 kota di Kaltara,” ujar Yusran, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara.
Dari 31 paket kegiatan tersebut, kata dia, secara akumulatif realisasi fisiknya hingga kini mencapai 13,15 persen. Sedangkan realisasi keuangannya mencapai Rp 19,11 persen. “Persentase realisasinya memang kecil. Ini disebabkan saat proses lelang tidak sesuai yang direncanakan. Akibatnya, proses selanjutnya pun mundur,” kata Yusran.
Rata-rata kegiatan dimulai pada awal Agustus. Termasuk proyek perubahan akhir tahun yang kini masih proses pengadaan. “Kami tetap optimis proses tender dapat selesai pada September ini. Dan, insya Allah realisasinya di akhir 2019 bisa mencapai 100 persen,” ujarnya.
Lanjutnya, dari 31 paket yang ada 19 paket dilaksanakan di Bulungan. “Bulungan paling banyak, karena di situ terdapat beberapa proyek strategis nasional yang perlu mendapatkan dukungan infrastruktur. Di antaranya jalan menuju Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, juga pembangunan jalan di Kawasan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor,” ujarnya. (hm)
