TARAKAN – Pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Kalimantan Utara, tidak hanya memunculkan nama tokoh-tokoh lokal yang juga mantan kepala daerah maupun kepala daerah yang saat ini masih menjabat. Namun, nama-nama kepala daerah dari luar provinsi bungsu ini, juga menjadi isu yang akan meramaikan bursa Pilgub Kaltara 2020.
Tak hanya nama mantan Bupati Enrekang La Tinro La Tunrung. Mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Mardani H. Maming pun pernah menyatakan kepada pengurus DPD PDIP Kaltara untuk mencalonkan diri di Pilgub Kaltara.
“Awal-awal sih. Enggak tahu ya keseriusannya beliau. Waktu beliau datang ke Tarakan, sempat kontak saya, tanya-tanya dia berapa jumlah penduduk, kemudian siapa yang maju, terus dari internal kita (PDIP), tapi sih sambil guyon dia bilang, bolehkah aku masuk, gitu,” ungkap Norhayati Andris kepada Harian Rakyat Kaltara.
Menurut Norhayati, pria yang juga Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Seluruh Indonesia (HIPMI), itu merupakan salah satu kader potensial PDIP. Selain Ketua DPD PDIP Kalimantan Selatan, juga pernah menjadi Bupati Tanah Bumbu selama dua periode.
Namun, diakuinya sampai kemarin rekan separtainya itu belum membuktikan secara resmi dengan mengikuti penjaringan yang dibuka PDIP Kaltara. Padahal, Jumat merupakan hari terakhir pendaftaran. Meski demikian, Norhayati menilai bisa saja Mardani dicalonkan jika direkomendasikan oleh pengurus pusat seperti yang dilakukan terhadap Djarot Saiful Hidayat, yang dicalonkan di Pilgub Sumatera Utara. Tahun lalu.
Dirinya juga merespons positif jika Mardani dicalonkan, karena dinilai kader potensial dengan pengalaman yang dimilikinya. “Jelas punya potensi dan sudah teruji, terbukti, karena beliau kan sudah dua periode menjadi Bupati Kabupaten Tanah Bumbu,” ujarnya.
Di sisi lain, dia menyebut hingga ditutupnya pendaftaran, hanya beberapa bakal calon yang mengembalikan formulir, dari 13 bakal calon mendaftar. Mereka adalah Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, Wakil Gubernur Udin Hianggio, Jusuf Serang Kasim, Undunsyah, Abdul Hafid dan Ingkong Ala. Selain itu, dua kader PDIP yaitu Jhony Laing Impang, serta Datu Yaser Arafat. Jumlah itu, lanjutnya, bisa bertambah apabila ada calon dari kader yang direkomendasikan DPP PDIP.
Adapun figur yang sudah mengembalikan formulir, akan mengikuti tahapan penjaringan selanjutnya, termasuk fit and proper test. Namun, Norhayati tidak bisa memastikan jadwalnya, karena kebijakan dari pengurus pusat.
Disinggung soal koalisi, Norhayati mengaku belum terjalin kesepakatan dengan partai lain dari proses komunikasi politik. Pihaknya sendiri membuka peluang bagi seluruh partai politik untuk berkoalisi dengan partainya. Dia juga menyebut sejumlah partai yang diharapkan bisa berkoalisi dengan PDIP, yaitu Gerindra, Hanura, Golkar dan Demokrat. Tidak tidak tertutup juga kemungkinan bagi partai-partai kecil.
Hanya saja, terkait koalisi, pihaknya akan menawarkan syarat menggandeng kader PDIP sebagai calon. Syarat ini dinilai wajar, karena PDIP memiliki posisi tawar yang cukup tinggi, karena menjadi pemenang pemilu tahun ini.
“Kami punya kursi lima. Bisa jadi wakil, bisa jadi gubernur. Pasti menjadi tawaran utama dulu, eh kamu mau PDI Perjuangan, nih kami punya kader,” tuturnya.
Di pihak lain, DPD Hanura Kaltara menilai bukan tidak mungkin pihaknya mengusung calon gubernur dan wakil gubernur dari internal. Ini bila melihat potensi kader yang dimiliki.
Selain memiliki kader potensial seperti Udin Hianggio, Abdul Hafid ataupun Ingkong Ala yang bisa didorong sebagai bakal calon gubernur, Hanura juga memiliki kader muda yang bisa menjadi wakil calon gubernur.
“Ya, bisa jadi. Yang penting diterima masyarakat,” ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bapilu) DPD Hanura Kaltara, Effendhi Djuprianto, Kamis (19/9).
Beberapa kader muda yang dinilai layak seperti Andi Akbar yang merupakan kader asal Nunukan, yang juga menjabat anggota DPRD Kaltara. Pihaknya juga tidak menutup peluang kader muda lain untuk membuktikan kemampuan. Karena itu, Hanura mendorong kader muda terlebih dahulu mengikuti penjaringan di partai lain.
