TANJUNG SELOR - Untuk pelaksanaan pilkada serentak pada tahun depan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kaltara mengusulkan anggaran sebesar Rp 25 miliar.
Dikatakan Ketua Bawaslu Kaltara Siti Nuhriyati, ditargetkan pada 1 Oktober itu pemerintah daerah sudah harus menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Bahkan pembahasan mengenai proses penganggaran tersebut juga melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Karena untuk persamaan persepsi tentang alokasi dana hibah.
"Usulan anggaran kita Rp 25,3 miliar. Tapi kami masih akan dipanggil untuk dibahas bersama, sebelum penandatanganan NPHD," ungkap Siti. Jika memang usulan tersebut dianggap terlalu besar, untuk pemangkasan anggaran harus dikomunikasikan. Misalkan, besaran honor juga ada standar sesuai peraturan Menteri Keuangan (Menkeu). Bahkan, ujar Siti, untuk item kegiatan juga sesuai permendagri.
"Item dan anggaran yang kita ajukan di dalam petunjuk operasional kegiatan sesuai peraturan semua," terangnya.
Usulan anggaran tahun ini lebih besar dari pelaksanaan pilkada 2015 silam. Dimana tahun itu, besaran anggaran disetujui Rp 13 miliar. Besaran pengajuan tahun ini karena ada beberapa perubahan.
"Pilkada 2015 lalu pengawas TPS belum ada. Honor mereka inilah yang paling signifikan penambahan anggaran," ujarnya.
Termasuk untuk komisioner Bawaslu yang bertambah jumlahnya menjadi 2 orang. Sehingga komisioner Bawaslu Kaltara saat ini ada 5 orang.
Artinya, sisi perjalanan dinas komisioner, kegiatan dan honor narasumber sehingga ada kenaikan kebutuhan anggaran.
Namun, ada masalah Bawaslu kabupaten dan kota. Dikarenakan pemerintah daerah kabupaten juga mengharapkan adanya bantuan dana. "Yang signifikan kebutuhan anggaran itu untuk honor. Terutama pengawas ad hoc," ujarnya. (uno)
