TANJUNG SELOR – DPRD Kaltara meminta pemerintah daerah memperhatikan persoalan-persoalan yang ada pada warga transmigrasi. Sebab, 1.130 kepala keluarga (KK) yang menempati 13 lokasi transmigrasi di Kaltara dinilai memiliki persoalan yang tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah daerah.
Ketua Sementara DPRD Kaltara Norhayati Andris mengatakan, pemerintah daerah juga terlibat dalam persoalan yang dialami masyarakat transmigrasi. “Kami dari dewan hanya mendorong agar warga transmigrasi bisa dibantu,” kata dia, Senin (30/9).
Menurutnya, perhatian yang dimaksud adalah persoalan infrastruktur pendukung seperti jalan dan sebagainya. Sebab, masih banyak wilayah transmigrasi yang infrastruktur jalannya kurang diperhatikan.
“Perhatian untuk transmigrasi itu sangat penting sehingga bisa memperbaiki taraf hidup para warga transmigrasi itu,” ungkapnya.
Ia menerangkan, selain infrastruktur jalan, warga transmigrasi harus mendapatkan permukiman yang layak. Sebab, ia menilai selama ini warga transmigrasi kurang mendapatkan perhatian, terlebih lagi soal permukiman yang layak.
"Paling tidak transmigrasi ini bisa sejajar atau setara dengan yang permukiman lainnya di daerah tersebut,” terangnya.
Selain itu, ia mendorong agar wilayah transmigrasi juga bisa menjadi sebuah desa mandiri. “Jika sudah waktunya layak untuk jadi desa mandiri, harus segera diproses jadi desa mandiri. Karena transmigrasi ini juga memiliki peran dalam pembangunan di Kaltara,” ujarnya. (adv/*/fai/fen)
