TANJUNG SELOR – Tertundanya penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) oleh Pemkab dan KPU Bulungan, disayangkan wakil rakyat Bumi Tenguyun.
Wakil Ketua Sementara DPRD Bulungan Hamka mengatakan, besaran anggaran yang diusulkan KPU Bulungan sudah sewajarnya. Sedangkan anggaran Rp 20 miliar yang disanggupi Pemkab Bulungan, menurutnya, tidak cukup. Apalagi, ada kenaikan honorarium petugas KPPS pada pilkada serentak tahun ini.
“Itu memang kurang dengan naiknya honorarium petugas KPPS. Saya tidak tahu persis berapa kenaikannya, yang jelas dari pusat memang dinaikkan. Apalagi melihat pileg kemarin banyak petugas KPPS yang beban kerjanya berat,” ujar Hamka, Rabu (2/10).
Dia juga mengatakan, kenaikan usulan anggaran yang disampaikan KPU Bulungan hingga mencapai Rp 38 miliar, kemudian dirasionalisasi menjadi Rp 34 miliar, juga karena menyesuaikan kenaikan honorarium petugas KPPS.
“Dan, memang kalau kita melihat, beban kerja dari petugas KPPS ini berat. Bahkan, kemarin ada yang sampai meninggal dunia,” kata dia.
Lanjutnya, melihat kondisi keuangan yang ada di Pemkab Bulungan dan kebutuhan anggaran dari KPU Bulungan, harus dikoordinasikan dengan KPU Kaltara. Sebab, anggaran yang dibutuhkan KPU Bulungan tidak sebanding dengan yang disetujui oleh Pemkab Bulungan.
“Kalau memang tidak dibantu, mungkin akan ada kesulitan dalam pelaksanaan pilkada di Bulungan. Minimal dilakukan sharing anggaran, mungkin. Saya rasa KPU Bulungan sudah mengerti apa yang harus dilakukan,” ujarnya.
Menurutnya, dengan jumlah anggaran untuk Pilgub Kaltara yang mencapai Rp 140 miliar, bisa dilakukan sharing anggaran. “Saya rasa bisa disuplai. Jika dibantu provinsi, maka KPU Bulungan tidak sakit mencari tambahan untuk anggaran Pilkada Bulungan,” ujarnya.
Terkait besaran APBD Bulungan pada tahun depan, Hamka mengaku belum mengetahui secara pasti. “Kami juga tidak bisa berbuat banyak, karena belum dilakukan pelantikan pimpinan definitif,” imbuhnya.
Terpisah, Ketua KPU Bulungan Lili Suryani mengatakan, KPU Kaltara hanya bisa sharing anggaran untuk sosialisasi dan distribusi logistik. Hal itu sudah dibicarakan sebelum penandatanganan NPHD. “Dengan keadaan seperti itu, jumlahnya tidak banyak. Dan, memang Rp 20 miliar belum cukup,” ujarnya.
Dia juga menegaskan, meskipun dibantu KPU Kaltara, anggaran yang disanggupi Pemkab Bulungan tidak mencukupi. Karena adanya kenaikan honorarium petugas KPPS.
Sementara itu, Ketua KPU Kaltara Suryanata Al Islami menjelaskan, usulan anggaran yang disampaikan KPU kepada pemerintah daerah telah mengacu pada aturan. Termasuk kenaikan honorarium dan antisipasi jika terjadi pemilu ulang.
Jika anggaran yang diusulkan belum dapat disanggupi secara keseluruhan, maka bisa dilakukan addendum. Sementara laporan yang diterima pihaknya, dalam NPHD Pemkab Bulungan kepada KPU tidak menyebutkan adanya addendum.
Terkait anggaran yang didistribusikan ke kabupaten/kota, Suryanata mengatakan, hanya untuk pelaksanaan tahapan pilgub. "Itu terkait sharing kegiatan dan penganggaran yang dilaksanakan secara bersamaan," ucapnya.
