SK Belum Keluar, Tetap Bahas APBD 2020

- Selasa, 8 Oktober 2019 | 15:57 WIB

TANJUNG SELOR – Surat keputusan (SK) pimpinan definitif DPRD Kaltara belum juga keluar dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Meskipun begitu, DPRD Kaltara tetap bisa melakukan pembahasan APBD 2020.

Ketua Sementara DPRD Kaltara Norhayati Andris mengatakan, nama-nama unsur pimpinan definitif DPRD Kaltara sudah diumumkan, dan langsung dikirim ke Kemendagri melalui Pemprov Kaltara.

“Sudah diantar ke Kemendagri. Kita juga melakukan komunikasi. Mudah-mudahan sudah ada jawaban secepatnya,” ujarnya, Senin (7/10).

Lanjutnya, belum dikeluarkannya SK dari Kemendagri ada kemungkinan terkait aksi demo yang terjadi di Jakarta. Proses SK kemungkinan sedikit terganggu karena aksi tersebut. Namun pihaknya tetap menunggu informasi dari Kemendagri.

“Bisa dilihat situasi kemarin seperti apa. Kemudian demonya sampai malam, tentu prosesnya terlambat karena ada beberapa hal yang juga perlu dilakukan Kemendagri. Kita pahami itu,” ujarnya.

Disinggung pembahasan APBD 2020, menurut Norhayati, pimpinan sementara bisa memimpin pembahasan tersebut. Berdasarkan surat edaran dari Kemendagri menyatakan bahwa pimpinan sementara memiliki kewenangan memimpin pembahasan APBD.

“Memang walaupun belum definitif, bisa. Tetapi, lebih baiknya jika sudah definitif. Sebab, dalam mengambil kebijakan kita lebih leluasa. Ketika sudah definitif kebijakan juga tidak mejadi persoalan nantinya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pembahasan APBD 2020 masih seputar evaluasi dari Kemendagri. Saat ini, pembahasan APBD akan dibahas oleh DPRD Kaltara dan Pemprov Kaltara.

“Kemarin itu dievaluasi, tinggal penyempurnaan oleh DPRD dan Pemprov Kaltara. Hari ini (kemarin), kami akan membahasnya melalui fraksi, kemudian nanti bisa dilakukan pembahasan bersama Pemprov dan dilakukan pengesahan,” jelasnya.

Pembahasan APBD, kata dia, juga sudah dibahas oleh DPRD Kaltara periode 2014-2019. Meskipun ia tidak mengetahui pasti nilainya, namun pada periode 2019-2024, APBD 2020 akan ditindaklanjuti pembahasannya.

“Periode lalu saya bukan bagian dari Badan Anggaran (Banggar), jadi saya kurang hafal nilainya. Ditunggu saja hasil pembahasan kami sambil menunggu SK dari Kemendagri,” ujarnya. (*/fai/fen)

Editor: uki-Berau Post

Tags

Rekomendasi

Terkini

Data BPS Bulungan IPM Meningkat, Kemiskinan Turun

Kamis, 28 Maret 2024 | 17:00 WIB

Ombudsman Kaltara Soroti Layanan bagi Pemudik

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:30 WIB

Harus Diakui, SAKIP Pemprov Kaltara Masih B Kurus

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Penanganan Jalan Lingkar Krayan Jadi Atensi

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Jalan Penghubung di Krayan Ditargetkan Maret Mulus

Selasa, 26 Maret 2024 | 13:50 WIB

3.123 Usulan Ditampung di RKPD Bulungan 2025

Selasa, 26 Maret 2024 | 07:00 WIB

Anggaran Rp 300 Juta Untuk Hilirisasi Nanas Krayan

Senin, 25 Maret 2024 | 18:45 WIB
X