MANAGED BY:
RABU
16 OKTOBER
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

BENUANTA

Rabu, 09 Oktober 2019 16:29
NPHD Diberi Batas 14 Oktober
Suryanata Al Islami

PROKAL.CO, class="p1">TANJUNG SELOR — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperpanjang waktu penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sampai 14 Oktober mendatang, setelah adanya rapat koordinasi antara Kemendagri dengan pemerintah daerah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

 

Ketua KPU Kaltara Suryanata Al Islami mengatakan, perpanjangan waktu itu karena sejumlah daerah belum menandatangani NPHD. “Berdasarkan Peraturan KKPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2019, sudah jelas 1 Oktober batas akhir NPHD ditandatangani. Jadi, setelah 1 Oktober, KPU RI menginventarisasi daerah yang belum melakukan penandatanganan, akhirnya tindak lanjutnya adalah rapat koordinasi dan difasilitasi Kemendagri. Untuk di Kaltara ada Kabupaten Tana Tidung dan Bulungan,” jelas Suryanata kepada pewarta, Selasa (8/10).

 

Lanjut dia, Kemendagri memberikan atensi agar segera melakukan pembahasan dan menandatangani NPHD. Sebab menurutnya, yang paling dikhawatirkan jika berlarut akan mengganggu tahapan pemilu. “Tahapan ini sudah dijadwalkan, apabila diundur terus, maka tahapan lainnya juga diundur. Kalau sampai tidak ditandatangani 14 Oktober nanti, bisa menjadi citra buruk bagi kita di Kaltara,” kata dia.

 

Ia menjelaskan, persoalan NPHD harus dibahas secepatnya dan harus duduk bersama. Dari informasi yang diterima KPU Kaltara, KPU di dua kabupaten itu tidak puas secara khusus, sebab tidak diperlihatkan konsep NPHD itu.

 

“Belakangan mereka tahu jika draf NPHD ini tidak mendasari pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2019. Pada Permendagri tersebut jelas, dalam keadaan tertentu bisa dilakukan addendum  dan informasinya tidak dicantumkan addendum dalam NPHD itu,” ujarnya.

 

Lanjutnya, penandatanganan NPHD merupakan prioritas. Apalagi, saat pertemuan di Jakarta sudah ditegaskan bahwa jika ada kegiatan yang tidak mendesak, maka anggaran kegiatan bisa dialihkan untuk anggaran pilkada.

 

“Pertemuan itu menjawab apa yang menjadi alasan pemerintah daerah. Jika sudah ada jawaban seperti itu, kita harap bisa segera dilakukan pembahasan bersama,” ujarnya. (*/fai/fen)


BACA JUGA

Jumat, 20 November 2015 18:16

165 Calon Banpol PP Tak Lolos Tes Fisik

<p><strong>TANJUNG SELOR</strong> &ndash; Sebanyak 165 orang calon anggota Bantuan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*