MANAGED BY:
SABTU
18 JANUARI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PEMERINTAHAN

Rabu, 09 Oktober 2019 17:18
Sediakan Layanan Jemput Pasien Tak Mampu
KESEHATAN: Kepala Dinkes Kaltara Usman dan Dirut RSUD Tarakan dr Hasbi menjadi narasumber ResKal edisi ke-59, Selasa (8/10).

PROKAL.CO,

TANJUNG SELOR – Menjalankan instruksi Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara bersama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan menyediakan layanan jemput pasien tak mampu. Program ini sudah berjalan sejak 2017 lalu, utamanya di Tarakan.

 

“Program (jemput pasien tak mampu, Red) ini merupakan instruksi langsung dari Pak Gubernur. Bahkan dalam penekanannya, Pak Gubernur menegaskan agar dipastikan jangan sampai ada warga Kaltara yang tak terlayani atau bahkan telantar,” ungkap dr Muhammad Hasbi, Direktur Utama RSUD Tarakan dr H Muhammad Hasbi saat menjadi narasumber Respons Kaltara, Selasa (8/10).

 

Dalam penerapannya, secara teknis program layanan jemput pasien tak mampu ini sudah berjalan dengan baik. Hanya saja, di lapangan masih ada ditemukan kendala-kendala. Di antaranya, kendala transportasi. Mengingat kondisi geografis Kaltara, tidak semua warga yang membutuhkan jemputan bisa terlayani dengan maksimal. 

 

Ditambahkan Kepala Dinkes Kaltara Usman, untuk pasien dari luar Tarakan, Pemprov telah menyediakan ambulans air. Namun, karena keterbatasan baru satu unit speedboat. Untuk sementara hanya warga Tanjung Selor dan sekitarnya yang dilayani. 

 

“Untuk yang di daerah lain, kita juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat,” ujarnya.

 

“Kita sudah berupaya maksimal. Bahkan, untuk program ini telah dibentuk tim dengan melibatkan pihak terkait lainnya. Termasuk dengan Dinas Kesehatan Provinsi,” tambah Usman. 

 

Kendala lain adalah terkait dengan identitas warga. Banyak warga yang membutuhkan pertolongan, namun ternyata identitasnya tidak ada. “Kita sebenarnya hanya membutuhkan secarik kertas. Kalau misalkan, dia warga telantar perlu ada surat yang menyatakan itu. Yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial setempat,” ujarnya.

 

Meski demikian, lanjutnya, Dinkes maupun rumah sakit tetap lebih mengutamakan pemberian pelayanan terlebih dahulu. “Kita mengedepankan pelayanan. Tanpa membedakan apakah itu warga mampu atau tidak mampu. Kalau membutuhkan layanan penjemputan, kita jemput. Terkait administrasi, diurus kemudian. Yang terpenting pasien itu tertangani dulu,” ujarnya.

 

Sementara itu, masih dalam kaitannya dengan program jemput pasien tak mampu, Pemprov Kaltara melalui UPT RSUD Tarakan telah meluncurkan aplikasi Simas Jempol (Sistem Informasi Jemput Pasien Miskin Online) dan Simpolan RJ (Sistem Pendaftaran Online Rawat Jalan). 

 

Program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada pasien untuk warga yang kurang mampu. Melalui aplikasi Simas Jempol, diharapkan tidak ada lagi pasien dari warga miskin yang tidak terlayani di RSUD Tarakan. 

 

Hasbi mengungkapkan, perlunya sosialisasi ini kembali dilaksanakan, diakuinya, karena  sejauh ini  pemanfaatan sistem tersebut di masyarakat belum maksimal. “Tim pengelola program menilai, pemanfaatan sistem ini masih dirasa kurang. Karena mungkin banyak yang tidak tahu cara penggunaannya atau karena khawatir antriannya tidak terlayani. Nah melalui sosialisasi ini, harapannya warga akan lebih mengetahui,” ungkapnya.

 

Dia berharap agar aplikasi ini bisa diakses oleh masyarakat Kaltara hingga sampai ke pelosok. “Kami tidak menutup kemungkinan jika ada masyarakat luar yang ingin mengakses sistem ini. Kami juga bisa berkoordinasi dengan pemerintah setempat seperti apa evakuasinya ke sini dan insya Allah kami akan bantu pelayanannya di sini,” ujarnya. (humas)


BACA JUGA

Jumat, 20 November 2015 18:33

Kelola Potensi SDM untuk Bangun Desa

<p style="text-align: justify;"><strong>TANJUNG SELOR</strong> - Asisten…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers