TANJUNG SELOR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara telah menerima surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hasil evaluasi APBD 2020. Bahkan saat ini sedang dilakukan pembahasan fraksi-fraksi.
Ketua Sementara DPRD Kaltara Norhayati Andris mengungkapkan, pihaknya tetap melakukan pembahasan APBD 2020 meskipun belum dibentuk badan anggaran (Banggar).
"Sekarang di DPRD belum ada alat kelengkapan dewan, sedangkan surat dari Kemendagri harus segera dibahas. Jadi diserahkan ke fraksi dulu untuk dibahas bersama sehingga jika ada masukan, nanti kita akan bertemu dengan ketua fraksi untuk memberikan hasil dan saran dari masing-masing fraksi,” ungkapnya, Rabu (9/10).
Dalam waktu dekat, lanjut dia, seluruh anggota DPRD Kaltara akan berkumpul untuk membahas lebih lanjut rancangan program untuk APBD 2020. Bukan hanya pimpinan dan anggota DPRD saja, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga ikut membahasnya.
“Wajar saja teman-teman mau tahu, karena ini akan menjadi tanggung jawab bersama nantinya. Sehingga, kami bersama TAPD akan membahas kesesuaian antara program yang direncanakan dengan anggaran,” ujarnya.
Ia juga mengakui pembahasan yang dilakukan fraksi di dewan cukup menyita waktu. Sebab banyak yang menjadi evaluasi dari kemendagri. “Pembahasan kami cukup sulit dan alot, syukur sekarang sudah menemukan titik temu,” kata dia.
Ia menjelaskan, beberapa hal yang dibahas oleh dewan di antaranya adalah persoalan pendidikan dan kesehatan. Diketahui pos anggaran untuk pendidikan dan kesehatan sebesar 20 persen. Oleh sebab itu, pihaknya akan fokus terhadap alokasi anggaran di 2020 dimana memperhatikan pelayanan kesehatan dan pendidikan.
“Kita masih akan melanjutkan pembahasan ini. Kita akan lihat apakah semua yang sudah disusun sesuai dengan visi misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kita juga mau lihat seperti dana untuk kesehatan atau pendidikan apakah sudah sesuai,” jelasnya.
