TARAKAN – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Kaltara menyarankan untuk memutasi oknum aparatur sipil negara (ASN) Dinas Perhubungan (Dishub) yang diduga terlibat pungutan liar pada 9 September lalu.
Kepala ORI Perwailan Kaltara Ibramsyah Amiruddin mengatakan, dirinya pun sudah memerintahkan Unit Pelayanan Publik (UPP) ORI Perwakilan Kaltara untuk berkoordinasi dengan Inspektorat Tarakan.
“Kalau di Capil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) honorer kan sudah dipecat. Kalau besar, ya ditindak. Kalau pembinaannya, ya dimutasikan. Jangan di situ lagi. Pak Wali Kota (Khairul) harus tegas kalau memang terbukti,” katanya, Rabu (9/10).
Menurutnya, jumlah setoran parkir yang dipungut, dipatok sendiri oleh oknum ASN tersebut. Jika pengelolaan administrasi setoran hasil parkir tersebut baik, kata Ibramsyah, maka oknum ASN tersebut tahu mekanisme tersebut.
“Artinya kan ada pengawas parkir. Kalau memang metodenya seperti itu, supaya tidak ketahuan. Ini kan kecil barang ini. Tapi kalau dikali banyak, banyak juga,” ujarnya.
Dalam standar pelayanan publik, kata Ibramsyah, harus ada standart operational procedural (SOP). Jika oknum ASN tersebut tidak memiliki SOP, maka sudah melanggar standar pelayanan publik. “Itu tanggung jawab Kepala Dinas (Dishub Tarakan) membuat standar,” ujarnya.
Sebelumnya, Wali Kota Tarakan Khairul menyatakan sudah menerima rekomendasi dugaan pungli oknum ASN Dishub dari Inspektorat pada Senin (7/10) lalu. Pekan ini pihaknya berencana akan memutuskan rapat penegakan hukuman disiplin.
“Kami mau bahas di BKD sanksinya. Minggu inilah. Lagi kami siapkan,” ujarnya.(*/sas/fen)
