TANJUNG SELOR — Pemerintah Kabupaten Bulungan sepertinya mentok di angka Rp 20 miliar, untuk penganggaran pemilihan kepala daerah pada 2020 mendatang. Jumlah itu selisih Rp 14 miliar dari usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bulungan.
Sinyal tidak adanya tambahan dari APBD Bulungan, karena Bupati Bulungan Sudjati menyatakan pihaknya akan meminta bantuan anggaran dari Pemprov Kaltara. Dan, dirinya mengatakan bahwa pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan Pemprov Kaltara untuk membahas penganggaran pilkada.
"Kami dapat informasi kalau Pemprov juga mengundang kami untuk bertemu membahas anggaran pilkada ini,” ujar Sudjati, Rabu (9/10).
Dia menyebut bahwa Pemprov akan membantu Rp 1,8 miliar. Namun, pihaknya berharap bisa bertambah.
Soal pengalihan anggaran kegiatan yang tidak bersifat urgen untuk menambah usulan KPU, ia menyatakan seluruh kegiatan di Pemkab Bulungan tidak bisa dialihkan anggarannya. Menurutnya, anggaran kegiatan yang ada sudah sesuai dan tidak bisa diganggu.
"Kalau berbicara prioritas, kegiatan di Pemkab Bulungan juga prioritas. Apalagi, keuangan kita terbatas. Saya rasa jika dialihkan anggarannya, apa yang sudah kita susun tidak berjalan,” ujarnya.
Bahkan dia mengaku sejumlah program belum bisa dilaksanakan di 2019. Karena dampak defisit anggaran yang masih membelit Pemkab Bulungan. "Makanya kami harap bantuan Pemprov,” ujarnya.
Soal penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang ditarget Kemendagri paling lambat 14 Oktober, Sudjati belum bisa memastikan. Karena pihaknya masih menunggu pertemuan dengan Pemprov.