TANJUNG SELOR – Sebagai implementasi Instruksi Presiden (Inpres) 9/ 2018, percepatan realisasi pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor terus digenjot.
Salah satunya terkait penyediaan perumahan di KBM Tanjung Selor. Untuk ini, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menawarkan dua skema pembangunan.
Demikian terungkap saat digelar Focus Group Discussion (FGD), sebagai bagian penting dari percepatan action plan Inpres 9/2018 tentang Percepatan Pembangunan KBM di Tanjung Selor, beberapa waktu lalu.
FGD yang dilaksanakan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara, itu turut dihadiri perwakilan dari Direktorat Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyediaan Perumahan dan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR RI.
Dikatakan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, pada FGD tersebut diinformasikan bahwa Kementerian PUPR telah menyusun rencana teknis penyedaian perumahan umum dan komersial untuk mendukung pengembangan KBM Tanjung Selor. “Tentunya, Pemprov Kaltara menyambut baik rencana tersebut,” kata Irianto.
Terkait rencana tersebut, Pemprov Kaltara sendiri telah melakukan pembebasan lahan untuk pengembangan KBM Tanjung Selor. Dari data DPUPR-Perkim Kaltara, total luasan lahan yang sudah dibebaskan mencapai 590,26 hektare. Sementara untuk tahun ini, tengah berproses pembebasan lahan seluas 173,55 hektare.
“Pembebasan lahan dilakukan sesuai metode kerja, dan berdasarkan aturan yang berlaku,” tutur Gubernur.
Disampaikan pula bahwa ada 5 hal yang menjadi fokus FGD. Pertama, sinkronisasi dokumen perencanaan baik dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) baik produk dari BPIW maupun dari Dirjen Perumahan.
