TANJUNG SELOR - Pimpinan definitif DPRD Kaltara dilantik, Jumat (11/10) malam. Norhayati Andris yang sebelumnya diberi amanah sebagai ketua sementara, didefinitifkan sebagai Ketua DPRD Kaltara periode 2019-2024. Sementara Andi Muhammad Akbar dan Andi Hamzah, dilantik sebagai wakil ketua DPRD Kaltara.
Usai dilantik, Norhayati mengatakan akan memulai kerjanya sebagai pimpinan definitif, untuk membentuk alat kelengkapan dewan. Kemudian, masih ada beberapa kelompok kerja yang menyusun tata tertib (tatib) dan kode etik. "Kemungkinan Senin ini (besok) kita bahas tatib dan kode etik," kata dia, Jumat (11/10).
Ditanya soal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltara 2020, Norhayati juga akan memprioritaskannya. Penetapan Rancangan APBD menjadi APBD Kaltara 2020, sudah menjadi pekerjaan rumah (PR) Dewan di bawah kepemimpinannya.
Dikatakannya, penetapan APBD Kaltara 2020 menjadi tanggung jawab besar. DPRD Kaltara tinggal melakukan penyempurnaan dan sinkronisasi dari pembahasan RAPBD Kaltara 2020 yang dilakukan DPRD Kaltara periode 2014-2019. “Kita hanya menyelesaikan yang sebelumnya sudah dilakukan,” bebernya.
“Tidak ada pengurangan. Kalau tambahan ada, nanti dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mencukupi dana pendidikan dan kesehatan,” sambungnya.
Sementara itu, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengharapkan, penyusunan AKD DPRD Kaltara bisa segera ditetapkan, sehingga jajaran DPRD Kaltara bisa langsung menjalankan tugas pokok dan fungsinya. “Sehingga koordinasi antara DPRD dan Pemprov Kaltara, serta masyarakat, bisa dibangun," kata dia.
Sebagaimana tugas dan fungsi dewan, Irianto meminta agar RAPBD Kaltara 2020 bisa dilakukan persetujuan bersama secepatnya. Sebab, APBD Kaltara 2020 telah dievaluasi Kemendagri dan telah dibahas oleh DPRD Kaltara periode sebelumnya.
"Mendagri sudah menyampaikan hasil evaluasi. Ditegaskan Mendagri dalam surat itu tidak ada pembahasan. Hal itu karena sudah dievaluasi dan dibahas oleh DPRD Kaltara periode 2014-2019 lalu. Untuk itu diharapkan segera disetujui APBD Kaltara 2020 yang telah dievaluasi," jelasnya.
Menurutnya, jika APBD Kaltara 2020 disetujui, baik legislatif maupun eksekutif, bisa mempersiapkan rencana-rencana pembangunan yang telah direncanakan tahun depan. (*/fai/udi)