TANJUNG SELOR - Penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) akhirnya dilaksanakan antara Pemkab, KPU dan Bawaslu Bulungan, Senin (14/10).
Untuk anggaran yang diusulkan KPU Bulungan sebesar Rp 38 miliar, Pemkab hanya sanggup menyetujui Rp 21,5 miliar. Meski demikian, Ketua KPU Bulungan Lilis Suryani menyatakan pihaknya bisa menerima, walaupun jauh dari usulan.
“Sesuaikan kemampuan keuangan daerah," ujarnya usai penandatanganan NPHD di Kantor Bupati Bulungan.
Menurutnya, meskipun anggaran yang diberikan tidak sesuai usulan, yang penting tahapan tidak terlewati. Dia juga menyatakan bahwa dalam NPHD ada tercantum addendum jika anggaran yang diberikan tidak mencukupi. Namun, dengan catatan terjadi pemilihan suara ulang dan kelebihan bakal calon yang meramaikan Pilbup Bulungan.
Dia juga menyebut bahwa pihaknya memperoleh sharing anggaran dari KPU Kaltara yang berupa kegiatan. Dan, pihaknya akan melakukan efisiensi kegiatan sesuai anggaran yang tersedia. Di antaranya, efisiensi untuk anggaran tenaga ad hoc.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Bulungan Ahmad mengatakan, usulan awal sebesar Rp 7,5 miliar. Namun, yang disetujui Rp 6 miliar. "Kami memahami keuangan daerah saat ini. Kekurangannya kami dibantu oleh Bawaslu Provinsi," ungkapnya.
Dia juga mengatakan, pihaknya mendapat bantuan untuk sekretariat tenaga ad hoc. Dengan adanya bantuan peminjaman gedung dari pemerintah daerah, lanjutnya, anggaran untuk sewa bisa tertutupi. Dan, pihaknya pun mendapat bantuan dari Bawaslu Kaltara.
Di lain pihak, Bupati Bulungan Sudjati mengaku sudah tidak bisa menambah anggaran yang diusulkan KPU dan Bawaslu, karena kondisi keuangan daerah yang sejak beberapa tahun belakangan mengalami defisit. (uno/fen)
