TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara melakukan simulasi penerapan Sistem Informasi Monitoring dan Pengendalian Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (Simdali-BBM), Kamis (17/10).
Dikatakan Kepala Dinas ESDM Kaltara Ferdy Manurun Tanduklangi, simulasi ini pihaknya akan berafiliasi dengan Biro Perekonomian, Dinas Perhubungan (Dishub), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop-UKM), dan Pertamina.
“Pada simulasi Simdali-BBM, uji coba akan dilakukan pada pengisian bahan bakar berjenis premium. Dimana sesuai dengan kuota, simulasi akan dilakukan pada 250 unit kendaraan bermotor. Baik roda dua maupun roda empat yang telah terdaftar sebagai kendaraan yang akan diuji,” kata Ferdy.
Simdali-BBM bertujuan untuk mengendalikan pendistribusian bahan bakar pada lembaga penyalur BBM (SPBU dan APMS) di daerah. Simdali-BBM juga diharapkan dapat menjadi solusi mengurangi jumlah antrean dan kelangkahan BBM pada lembaga penyalur BBM di daerah.
“Simdali-BBM merupakan sistem yang dapat mengindentifikasi pelat nomor kendaraan bermotor dengan limitpembelian yang sudah ditetapkan. Aplikasi ini menggunakan sistem scan barcode yang tertera pada kartu Simdali-BBM. Itu artinya pengisian BBM dilakukan sesuai dengan kartu Simdali-BBM yang batas limitnya sudah ditentukan,” urai Ferdy.
Pembatasan ini bertujuan agar pemilik kendaraan bermotor roda dua maupun empat tidak mengisi bahan bakar kendaraannya berulang kali dalam hari yang sama.
“Untuk jangka panjang, Simdali-BBM akan dirancang agar dapat mengindentifikasi pelat kendaraan bernomor polisi Kaltara (KU). Jadi, di luar dari pelat bernomor polisi KU tidak diperbolehkan mengisi bahan bakar berjenis solar bersubsidi maupun premium. Dengan begitu, bukan tidak mungkin pendapatan asli daerah (PAD) Kaltara akan bertambah akibat dari mutasi kendaraan berpelat nomor polisi di luar Kaltara ke pelat bernomor polisi KU,” ungkapnya. (humas)
