TARAKAN – Aparat kepolisian terus mewaspadai pergerakan serta potensi kerusuhan jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Tidak hanya itu, kepolisian juga mewaspadai adanya pergerakan penolakan pelantikan Presiden Republik Indonesia (RI) hari ini.
Kapolda Kaltara, Brigjen Pol Indrajit mengatakan, pihaknya akan menindak siapapun yang melakukan kegiatan provokasi dan potensi kericuhan. “Saya tidak mau terjadi rusuh. Ada yang provokasi, saya tindak tegas,” tegas Indrajit, usai diskusi bersama tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam mencegah paham radikalisme, Sabtu (19/10).
Menurut dia, sejauh ini, kondisi keamanan jelang pesta demokrasi pelantikan Presiden masih terbilang kondusif. Termasuk di daerah perbatasan Kaltara. “Makanya kami selalu upaya tetap kondusif,” ujarnya.
Sementara itu, Komandan Lantamal XIII Tarakan, Laksamana Pertama TNI Judijanto menegaskan, hingga saat ini pihaknya tidak menemukan potensi gerakan radikalisme baik dalam maupun luar negeri. Khususnya di wilayah perbatasan Kaltara. “Tapi kami tetap siaga. Karena secara global, masih ada informasi hal-hal yang tidak diinginkan dari demo mahasiswa. Tapi kami yakin tidak akan ada masalah,” jelasnya.
Terpisah, Ketua DPRD Kaltara, Noorhayati Andris mengaku adanya pertemuan dengan tokoh masyarakat di Kaltara agar bisa menyatukan diri dalam keberagaman budaya. Pasalnya, perilaku tersebut akan disalurkan kepada generasi muda. “Kalau ini sudah terkontaminasi oleh hal yang negatif, kapan kita bisa mencapai harapan dan cita-cita kita,” ujarnya.
Noorhayati berharap, dengan adanya pertemuan dengan tokoh adat bisa menyatukan persepsi. Terutama dalam mencegah kericuhan jelang pilkada hingga habis masa tahapan pemilihan. (*/sas/har)
