TARAKAN – Keterlambatan pasokan elpiji 3 kg di Tarakan, disikapi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Kaltara bersama Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagkop-UKM) Tarakan, dengan mendatangi dua agen elpiji, Rabu (30/10).
Kepala ORI Perwakilan Kaltara Ibramsyah Amirudin mengatakan, selain kendala cuaca, keterlambatan distribusi elpiji ke masyarakat juga disebabkan kendala bongkar muat di Pelabuhan Malundung.
Seharusnya, kata dia, elpiji yang merupakan kebutuhan masyarakat lebih didahulukan. Karena itu, pihaknya akan memanggil pihak-pihak terkait agar ke depannya bongkar muat elpiji lebih diutamakan.
“Kalau tadi bilangnya ada (bongkar muat, Red) batu. Kan itu tentatif sifatnya. Kebutuhan subsidi ini kan dibutuhkan masyarakat. Elpiji ini yang paling penting, dan nanti akan kami telusuri,” ujar Ibramsyah.
Sementara itu, Kepala Bidang Penguatan dan Pengembangan Disdagkop-UKM Tarakan, Muhammad Romli mengungkapkan harga eceran tertinggi (HET) elpiji 3 kg sudah diatur sebesar Rp 16.000.
Jika ada pihak yang menjual di atas HET, kata dia, bisa melaporkan ke Disdagkop maupun kelurahan. “Nanti kami tindak lanjuti. Dan, harus disertai dengan saksi. Kalau terbukti, langsung kami cabut izinnya,” ujarnya.
Administrator agen elpiji PT Warga Migas Nusantara, Ramli menyatakan pihaknya mendapat jatah 1.120 tabung elpiji per hari dari PT Pertamina. Ramli mengaku sudah menyuplai kepada 52 pangkalan resmi.
“Itu kalau normal, kami dapat segitu. Kalau macet, ya tidak tentu,” ujarnya.
Ramli mengaku terkadang tidak sempat mengawasi pangkalan saat menjual ke konsumen akhir. Hanya saja, pihaknya belum mendapati pelanggaran oleh oknum pangkalan yang menjual elpiji tidak berdasarkan ketentuan.
“Di lapangan kan kita juga terbatas. Dari kontrak per bulan bisa saja kurang dari 1.000 tabung gas. Kalau dari depot lancar, ya kita lancar juga,” ujarnya. (*/sas/fen)
