TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berharap permasalahan batas wilayah antarprovinsi maupun antarkabupaten bisa masuk prioritas di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk diselesaikan tahun ini.
Menurut Kepala Biro Pemerintahan Setprov Kaltara Taufik Hidayat, tahun ini Kemendagri fokus membahas dan memutuskan penetapan batas wilayah beberapa daerah. “Untuk itu, Biro Pemerintahan intensi berkoordinasi dan menjalin komunikasi dengan Kemendagri, agar dapat memprioritaskan penyelesaian batas wilayah di Kaltara,” kata Taufik, belum lama ini.
Adapun batas wilayah yang perlu dituntaskan antara Kaltara dengan Kaltim, yakni antara Bulungan dengan Berau. “Penetapan batasnya sudah diajukan ke Kemendagri, tinggal menunggu jadwal pembahasan. Biro Pemerintahan juga akan berkomunikasi dengan Pemprov Kaltim untuk bersama-sama mengoordinasikan dan mengawal usulan pembahasan batas wilayah Kaltara maupun batas wilayah Kaltim pada tahun ini,” ujarnya.
Persoalan lain adalah batas wilayah antara Kabupaten Tana Tidung (KTT) dengan Malinau. “Untuk kesepakatan kedua daerah sudah dicapai. Namun, keputusan akhirnya tetap diserahkan kepada Kemendagri. Untuk itu, Biro Pemerintahan berupaya agar penyelesaian penetapan batas tersebut dapat segera terealisasi sehingga pengaturan penataan ruang di Kaltara akan lebih mudah,” ungkapnya.
Adapun permasalahan yang melingkupi upaya percepatan penyelesaian batas wilayah tersebut, antara lainya sulitnya menentukan status kependudukan masyarakat yang berdomisili di wilayah yang bersengketa masuk kabupaten mana. Lalu, persoalan penataan ruang.
“Persoalan lainnya adalah terbatasnya tenaga Subdit Batas Wilayah Kemendagri sehingga berdampak pada percepatan penyelesaian sedangkan persoalan batas wilayah di Indonesia,” ujarnya. (humas)
