TARAKAN – Perjuangan meloloskan lima usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Kaltara, tak hanya akan dilakukan pimpinan maupun anggota DPRD Kaltara. Wakil Kaltara di Senayan, juga siap memperjuangkan.
Hasan Basri yang saat ini duduk DPD RI, misalnya. Siap mengawal usulan pembentukan DOB dari provinsi ke-34 ini. Bahkan, senator asal Kaltara ini masih optimistis terwujudnya harapan rakyat Kaltara.
Ia berkaca pada perlakuan khusus yang diberikan pemerintah pusat kepada Papua, yang kembali akan memekarkan wilayah. Sebagai daerah perbatasan, ia menilai Kaltara juga punya potensi untuk mendapatkan perlakuan khusus.
“Presiden kan menyampaikan bahwa akan memekarkan kalau tidak salah dua provinsi di Papua lagi. Kenapa Kalimantan tidak bisa, logikannya kan begitu,” ujar pria yang menjabat Ketua Komite II DPD RI saat dihubungi Harian Rakyat Kaltara, Selasa (5/10).
Pemekaran Papua, lanjutnya, juga bukan sekadar rencana. Karena menurutnya, rencana itu sudah dibahas dalam sidang paripurna istimewa DPD RI yang membahas tentang pembentukan panitia khusus (Pansus) pemekaran Papua, Senin (4/11).
Dia juga akan mendesak pemerintah pusat untuk mengeluarkan keputusan presiden khusus untuk pemekaran wilayah di Kaltara. Namun demikian, ia juga membutuhkan dukungan seluruh pihak. Tidak hanya wakil Kaltara yang ada di Senayan, juga pemerintah daerah.
Karena ia mengaku belum mengatahui sejauh mana usulan yang sudah disampaikan pemerintah daerah. Dirinya mengharapkan pemerintah daerah bisa mengusulkan kembali kepada DPD RI maupun DPR RI dengan melengkapi dokumen-dokumennya.
Saran itu, juga diakuinya sudah pernah disampaikan kepada Gubernur Kaltara Irianto Lambrie. Jika usulan bersama dokumen persyaratan sudah diserahkan ke DPD, kata dia, nantinya akan ditindaklanjuti dengan melakukan pembahasan. Apalagi, salah satu wakil Kaltara yang ada di DPD RI, yakni Marthin Billa duduk di komisi I.
Ketua Komisi I DPD RI, kata Hasan Basri, yaitu mantan Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang yang sangat merespons dengan pemekaran wilayah. Di sisi lain, kata dia, senator-senator Kaltara juga akan berjuang melakukan lobi-lobi politik untuk dapat dibentuk pansus Kalimantan atau khusus Kalimantan Utara.
Dia juga mengatakan, jika berkaca pada letak geografis, kultur dan budaya, Kaltara kurang lebih seperti Papua. Begitupun dengan sumber daya alam yang dimiliki Bumi Benuanta. Sehingga, jika presiden membuka pintu pemekaran khusus kepada Papua, maka Kaltara pun punya peluang yang sama.
Karena itu ia berharap pemerintah daerah segera mengusulkan ulang rencana pemekaran wilayah bersama dokumen persyaratannya, karena menjadi dasar bagi DPD RI untuk membahas dalam agenda sidang.
“Perlu kesungguhan dalam mengurus (pemekaran, Red) ini, tidak bisa sendirian hanya DPD, tapi teman-teman perwakilan dari DPR RI juga, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara maupun wilayah-wilayah yang ingin mengajukan pemekaran,” ujarnya.
Menurutnya, inilah momentum yang tepat bagi Kalimantan Utara untuk mengusulkan pemekaran wilayah. Karena wakil Kaltara di Senayan sudah cukup banyak. Ada empat senator Kaltara di DPD RI, ditambah tiga anggota DPR RI yang bisa diharapkan ikut membantu memperjuangkan di pusat. (mrs/fen)
