MANAGED BY:
JUMAT
15 NOVEMBER
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PEMERINTAHAN

Kamis, 07 November 2019 17:55
Kaltara Sudah Penuhi Amanat RPJMN
PENGAWASAN: Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menerima laporan kapabilitas APIP level III dari perwakilan BPKP RI, Rabu (6/11).

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Sesuai laporan Inspektorat Kaltara, secara umum Pemprov Kaltara telah melaksanakan kewajiban yang ditargetkan pemerintah sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 bahwa seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah mencapai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada level III dan kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berada pada level III pada 2019.

Diungkapkan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, sejatinya Pemprov Kaltara lebih cepat memenuhi amanat RPJMN 2015-2019. Yakni, mencapai maturitas SPIP level III pada 2018 atau lebih cepat dari target nasional.

“Lalu, berdasarkan hasil quality assurence (QA) yang dilaksanakan BPKP Pusat pada 19 Juli 2019 lalu di Banjarmasin, hasil Kapabilitas APIP Provinsi Kaltara sudah berada pada level III pada 2019. Perolehan tersebut, juga menempatkan Kaltara sebagai provinsi ke-6 dari 34 provinsi di indonesia yang berhasil mencapai Kapabilitas APIP level III,” jelas Irianto di sela pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltara, sekaligus penyerahan laporan kapabilitas APIP level III dan peluncuran sistem pembayaran keuangan daerah non tunai yang terintegrasi dengan aplikasi SIMDA Keuangan, Rabu (6/11) pagi.

Menurut Gubernur, prestasi dalam bidang keuangan sesungguhnya bukanlah prestasi, namun sebuah kewajiban. “Alasannya duduk di jabatan apa pun yang terpenting adalah memperbaiki tata kelola keuangan. Karena, dalam hal ini godaannya berat, bahkan dapat mengiring seseorang dalam permasalahan hukum. Dari itu, wajib membenahi tata kelola keuangan. Mulai dari menerima, mencatat, melaksanakan hingga mempertanggungjawabkannya. Apabila tata kelola keuangan baik, maka suatu daerah akan maju, dan pemimpinnya dapat dipercaya,” beber Gubernur.

Dipastikan Irianto Pemprov Kaltara sejak awal terus berupaya untuk mengelola keuangan dengan baik. “Tata kelola keuangan, adalah jantung sebuah pemerintahan dalam upaya memajukan daerahnya. Dan, bersyukurlah Kaltara sebagai provinsi termuda di Indonesia telah memiliki catatan prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 5 kali berturut, sehingga diganjar penghargaan dari Kementerian Keuangan RI dan memperoleh reward Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 49,8 miliar,” urai Irianto.

Sementara itu, berdasarkan SK Kepala BPKP No. KEP-509/K/SU/2019 tanggal 16 Oktober 2019, R Bimo Gunung Abdulkadir diangkat dalam jabatan Kepala Perwakilan BPKP Kaltara, menggantikan Sutrisno.

“Dengan pengukuhan ini, saya berharap BPKP dapat lebih berperan dan bereksistensi untuk memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap pengawasan akuntabilitas keuangan daerah, serta atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan daerah. Dan, semoga BPKP Provinsi Kaltara dapat terus menjadi mitra pemprov kaltara dalam mengawal pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang bebas korupsi,” kata Irianto.

Peluncuran pembayaran non tunai, kata Gubernur, merupakan salah satu bentuk implementasi dari Inpres No. 10/2016 tentang Pencegahan Korupsi, dan surat edaran Mendagri No. 910/1866/SJ dan 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah. Selain itu, juga diterbitkan instruksi gubernur No. 16/2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai yang mengatur besaran maksimal penggunaan uang tunai Rp 5.000.000/transaksi, instruksi No. 04/2018 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai yang mengatur besaran maksimal penggunaan uang tunai Rp 2.500.000/hari, serta surat edaran No. 900/235/BPKAD/Gub tentang tentang pelaksanaan transaksi non tunai di lingkungan Pemprov Kaltara.

“Pemprov Kaltara menjalin komunikasi efektif dengan PT Bankaltimtara, perwakilan BPKP Provinsi Kaltara dan perwakilan BI Provinsi Kaltara untuk dapat mengimplementasi transaksi non tunai dengan baik,” ujarnya. (humas)

loading...

BACA JUGA

Kamis, 14 November 2019 20:44

Tahun Depan, Liem Hie Djung Dikelola Pemprov

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan mengambil alih…

Kamis, 14 November 2019 20:39

Siap Intensifkan Harmonisasi dengan Forkopimda

BOGOR - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie…

Kamis, 14 November 2019 20:36

Dua Tenaga Kesehatan Raih Prestasi Nasional

TANJUNG SELOR – Dua tenaga kesehatan (Nakes) asal Kaltara berhasil…

Kamis, 14 November 2019 20:32

Sekprov Lepas Kontingen Fornas

TANJUNG SELOR – Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara H Suriansyah melepas…

Kamis, 14 November 2019 19:53

Forum HRD Kaltara Resmi Dikukuhkan

TANJUNG SELOR – Mewakili Gubernur, Asisten II Bidang Ekonomi dan…

Selasa, 12 November 2019 14:33

Toko Indonesia Rampung Akhir 2019

TANJUNG SELOR – Pembangunan Toko Indonesia di perbatasan, tepatnya di…

Selasa, 12 November 2019 14:29

Pemprov Luncurkan Kartu Kaltara Sehat

TANJUNG SELOR – Pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) di…

Selasa, 12 November 2019 14:24

Go-Car Segara Hadir di Tarakan

TANJUNG SELOR – Salah satu perusahaan start up dalam negeri,…

Selasa, 12 November 2019 14:22

Kembangkan Kompetensi Pengelolaan Keuangan

TANJUNG SELOR – Dalam organisasi pemerintahan modern, sangat diperlukan pengembangan…

Senin, 11 November 2019 14:46

ULP Kaltara Penuhi Stranas PK 100 Persen

TANJUNG SELOR – Sesuai informasi dari Inspektorat Kaltara yang dikutip…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*