TANJUNG SELOR – Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menegaskan bahwa kesehatan merupakan fondasi pembangunan manusia. Untuk itu, Pemprov Kaltara gencar membangun bidang kehidupan utama.
“Dalam Human Development Index (HDI), kesehatan juga menduduki tempat pertama. Dengan begitu, maka kepentingan kesehatan masyarakat harus merata. Termasuk untuk masyarakat di kawasan perbatasan,” kata Gubernur pada pembukaan rapat koordinasi (Rakor) percepatan pembangunan perbatasan sekaligus penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemprov Kaltara dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan penyedia jasa transportasi udara dalam negeri di Gedung Gabungan Dinas (Gadis).
Dikatakan, pembangunan bidang kesehatan untuk masyarakat perbatasan utamanya, menjadi prioritas. “Ini lantaran Pemprov Kaltara menetapkan target pada 2020 akan memantapkan daerah perbatasan sebagai daerah yang berdaya saing tinggi. Lalu, pada 2021 masyarakat perbatasan dapat hidup mandiri, aman dan damai,” ujarnya.
Sekaitan dengan itu, Pemprov pun merealisasikan sejumlah program pengembangan dan pembangunan kesehatan. Salah satunya adalah program dokter terbang. Menindaklanjuti hal tersebut, Gubernur melakukan penandatanganan kerja sama dengan IDI, serta nota kesepakatan antara Pemprov Kaltara dengan PT. ASI Pudjiastuti Aviation dan PT. Aviastar Mandiri.
Diungkapkan Irianto, penandatangan kerja sama antara Pemprov Kaltara dengan IDI, serta penyedia jasa transportasi udara, sejatinya bukan untuk melaksanakan program baru, karena sudah dilaksanakan. Yakni, program dokter terbang. “Untuk kali ini, juga terkait dengan proyek perubahan yang dilakukan Sekprov Kaltara untuk Diklat PIM 1,” ucap Gubernur.
Dipaparkan Gubernur, pemerintah juga sudah menetapkan percepatan pembangunan perbatasan mulai 1994, utamanya di Kalimantan. Ini dikuatkan dengan sejumlah legitimasi, namun selama 5 tahun berjalan tak efektif realisasinya. Karena, tidak pernah ditindaklanjuti dengan rencana aksi dan penganggaran yang jelas. Lalu, dicabut tanpa ada pengganti keppres tersebut.
“Lalu, pada zaman pemerintahan SBY dibentuklah Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Ini berkat intensifnya pemerintahan di Kalimantan mengusulkan perlunya pembentukan sebuah badan yang dapat mengelola kawasan perbatasan. Lembaga ini secara ex officio diketuai Mendagri,” jelasnya.
Dengan begitu, menurut Gubernur, apa yang terjadi di perbatasan saat ini adalah hasil pemerintahan dari zaman Orde Baru hingga Kabinet Indonesia Maju. “Dari semua itu, yang patut mendapatkan apresiasi tinggi adalah komitmen tinggi dan jelas yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo,” ujarnya.
Di Kaltara sendiri kini sedang berproses pembangunan PLBN terpadu. Total ada 5 PLBN akan dibangun di Kaltara. Selain itu, saat ini juga sudah terbangun jalan beraspal mulus sekitar 3 kilometer di Kecamatan Krayan. Adapula program BBM Satu Harga di wilayah perbatasan. “Insya Allah tahun depan akan tembus jalan dari Malinau ke Binuang. Mimpi terbesar saat ini adalah adanya jalan beraspal dari Kalimantan Barat hingga Seimenggaris, Kaltara,” ujarnya.
Gubernur mengakui bahwa untuk membangun kawasan perbatasan tak bisa hanya berharap dari APBD. Namun, harus mampu mendapatkan dukungan APBN. Dari itu, butuh perjuangan untuk menggaet alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
“Apa yang didapatkan di perbatasan saat ini, tentunya belum sesuai dengan harapan yang diinginkan. Untuk itu, masih perlu perjuangan keras untuk membangun perbatasan menjadi daerah yang lebih baik dan mampu meningkatkan bargaining negara Indonesia terhadap negara tetangga,” ujarnya.
Pun demikian, ada sejumlah permasalahan yang patut diselesaikan di kawasan perbatasan Kaltara, diantaranya soal peredaran narkoba, penetapan tapal batas, pertahanan keamanan, dan lainnya. (hm)
