JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno, mengundang Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie untuk berdiskusi mengenai pembangunan provinsi ke-34 ini di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/11) lalu.
Sebelumnya, Gubernur menerima pesan singkat dari Mensesneg pada Kamis (7/11). Saat itu, Gubernur menjadi narasumber Respons Kaltara (ResKal) di Auditorium Rektorat Universitas Borneo Tarakan (UBT).
“Atas nama rakyat Indonesia di Provinsi Kaltara, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang selama masa jabatan lima tahun pertama, beliau memberikan perhatian khusus terhadap upaya percepatan pembangunan di Provinsi Kaltara, terutama di wilayah perbatasan dan pedalaman,” ungkap Gubernur soal pertemuannya dengan Jokowi.
Menurut Gubernur, diskusi antara dirinya dengan Presiden berlangsung cair dan santai, namun serius. “Saya diterima oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara mulai pukul 09.58 sampai 10.40 WIB. Setelah sekitar 15 menit, kami berdua berdiskusi, datang Mensesneg Prof. Pratikno ikut mendampingi Presiden. Memulai pembicaraan, Pak Presiden menanyakan kabar. Saya jawab baik, Pak. Saya juga bilang Bapak kelihatan lebih segar. Beliau tersenyum,” tutur Gubernur.
Dalam diskusi yang berlangsung sekitar 40 menit tersebut, Irianto pun menyampaikan beberapa progres dan masalah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di perbatasan. Salah satunya, pembangunan prasarana jalan dan jembatan dari Tanjung Selor, Bulungan ke Kabupaten Tana Tidung-Kabupaten Malinau-Sei Ular, Kabupaten Nunukan (Seimenggaris, titik perbatasan Indonesia Sabah-Malaysia), yang panjangnya sekitar lebih dari 400 kilometer.
“Saya juga melaporkan perihal pembangunan jalan di wilayah Krayan, Long Ampung dan Long Nawang yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Saat ini sudah dibangun jalan beraspal mulus di Krayan sepanjang 3 kilometer, yang akan dilanjutkan pada tahun akan datang,” ungkap Irianto.
Di momen berharga itu, Gubernur juga melaporkan progres pembangunan jalan dan jembatan dari Malinau-Desa Binuang, Kecamatan Krayan Selatan sepanjang sekitar 200 kilometer, yang tembus kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang.
“Jika pembangunan badan jalan ini dapat selesai pada 2021, maka akan membuka kawasan perbatasan dan pedalaman yang selama Indonesia merdeka, masih terisolasi,” ungkapnya.
Tak lupa, Irianto turut melaporkan progres rencana realisasi investasi pembangunan PLTA Kayan yang terintegrasi dengan pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi di Kabupaten Bulungan, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
“Berdasarkan informasi pihak investor PT. Kayan Hydro Energy, awal tahun depan akan dimulai pra konstruksi pembangunan bendungan Kayan I yang akan memproduksi listrik 900 megawatt. Rencananya, pembangunan ini akan dilaksanakan paralel atau simultan dengan bendungan Kayan 2 yang akan memproduksi listrik 1.200 megawatt, dengan catatan izin konstruksi bendungan dapat diterbitkan oleh Menteri PUPR paling lambat Desember 2019,” bebernya.
Mendengar paparan yang disampaikan, lanjut Gubernur, Presiden pun langsung menelepon Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, agar izin tersebut dapat dipercepat prosesnya sesuai aturan. Gubernur juga menyampaikan permohonan kepada Presiden untuk berkunjung kembali ke perbatasan darat.
“Beliau merencanakan akhir tahun atau awal tahun depan akan melakukan kunjungan kerja ke Kaltara. Bahkan, sebelum saya pamit, sambil berjalan bersama beliau menuju pintu ke luar, Presiden sempat berkata kepada Mensesneg agar mengatur jadwal kunjungan kerja pada Desember nanti. Presiden juga berkata kalau perlu naik sepeda motor dari Sei Ular, Nunukan ke Tanjung Selor,” ujarnya. (hms/fen)
