TANJUNG SELOR – Dalam organisasi pemerintahan modern, sangat diperlukan pengembangan sumber daya aparatur, dimana pengembangan tersebut dilakukan melalui kegiatan pengembangan kompetensi. Baik berbentuk pengembangan kompetensi teknis, pengembangan kompetensi manajerial dan pengembangan kompetensi sosio kultural.
Pengembangan kompetensi tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan klasikal dan pelatihan non klasikal, dengan tujuan terjadinya transfer knowledge, skill, dan attitude dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kompetensi yang dimiliki aparatur.
Itu disampaikan Asisten III Setprov Kaltara H. Zainuddin HZ saat mewakili Gubernur Dr H. Irianto Lambrie membuka bimbingan teknis Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Panatausahaan Keuangan, Bendaharawan Pengeluaran dan Penerimaan di Lingkungan Pemprov Kaltara, yang berlangsung di Grand Hotel Pengeran Khar, Senin (11/11).
Dikatakan Zainuddin, pelatihan merupakan upaya untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa dalam melaksanakan seluruh tugas pemerintahan dan pembangunan, serta sadar akan tanggung jawab sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.
“Untuk itu, dari pelatihan ini diharapkan akan terbentuk SDM (sumber daya manusia) yang profesional dan berkemampuan. Utamanya di bidang pengelolaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap keuangan daerah,” ungkapnya.
Zainuddin juga mengingatkan agar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab sesuai aturan yang telah ditetapkan. Ini, sesuai dengan roadmap reformasi birokrasi Indonesia, berusaha untuk mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia pada 2020-2024.
“Untuk itu, kepada seluruh PNS di lingkungan Pemprov Kaltara untuk terus meningkatkan kompetensi dirinya sesuai bidang dan tugas masing-masing. Dan, selalu menumbuhkan budaya inovasi dan kreativitas guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan begitu, masyarakat merasakan bahwa Pemprov hadir dan memberikan pelayanan kepada masyarakat,” katanya. (humas)