MANAGED BY:
SENIN
09 DESEMBER
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Rabu, 20 November 2019 19:22
Pemprov Kaltara Tetap Tarik Pajak Alat Berat
SUMBER PAD: Alat berat yang beroperasi di Bulungan. Pemprov Kaltara tetap memungut pajak alat berat.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Ketentuan pajak alat berat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2017 lalu, pajak alat berat menjadi pengecualian dalam penarikan pajak di daerah.

MK juga menghapus aturan yang masih menyamakan alat-alat berat sebagai kendaraan bermotor. Namun menurut Plt Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kaltara Imam Pratikno, meskipun ada keputusan MK yang menyatakan penghapusan pajak alat berat, Pemprov Kaltara masih melakukan penarikan pajak alat berat.

Karena menurutnya, MK memberikan tenggat waktu 3 tahun sejak keputusan itu diterbitkan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. “Pajak tetap dikenakan selama regulasi yang baru belum diterbitkan. Artinya, jika melihat 3 tahun dari diterbitkannya keputusan itu, kita masih bisa melakukan penarikan pajak hingga 2020 mendatang. Sebaliknya, jika dalam kurun waktu 3 tahun pembuat undang-undang belum melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka undang-undang tersebut tidak bisa dijadikan acuan untuk menarik pajak alat-alat berat,” ungkapnya.

Lanjut dia, sejauh ini masih ada beberapa perusahaan yang menghindari pajak. Salah satu faktornya adalah keputusan MK. Padahal, kata dia, tenggat waktu yang diberikan hingga Oktober 2020.

“Jika menggunakan keputusan MK, maka kita tidak bisa lagi menjadikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai acuan penarikan pajak alat berat,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, pemerintah daerah se-Indonesia terus memperjuangkan pendapatan melalui pajak alat berat. Sebab, jika nantinya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) merevisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, akan berimbas kepada pajak kendaraan bermotor (PKB) di daerah.

“Kita belum tahu seperti apa nantinya. Jika revisi itu juga tidak ada pajak alat berat, maka imbasnya ke PAD kita. Karena, tidak dihitung mobil alat berat,” ujarnya.

Ia menambahkan, BPPRD Kaltara harus berinovasi lagi untuk meningkatkan PAD jika tidak ada pajak alat berat. “Kita tidak tahu nanti potensinya di mana. Apakah bisa dijadikan retribusi, itu akan kita carikan solusinya,” ujarnya. (*/fai/fen)

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 07 Desember 2019 18:38

3 Pengendara Merenggang Nyawa di Jalan

TARAKAN – Satuan Lalu Lintas (Satlanta) Polres Tarakan dalam kurun…

Sabtu, 07 Desember 2019 18:23

Butuh Waktu Pulihkan Trauma Korban

TANJUNG SELOR - Korban pencabulan yang masih di bawah umur…

Sabtu, 07 Desember 2019 18:23

Butuh Waktu Pulihkan Trauma Korban

TANJUNG SELOR - Korban pencabulan yang masih di bawah umur…

Sabtu, 07 Desember 2019 18:21

Polisi Lidik Speedboat Terbakar

TANJUNG SELOR - Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Bulungan…

Jumat, 06 Desember 2019 15:08

Sebulan Pacaran, Empat Kali ‘Gituan’

TARAKAN – Berkenalan lewat media sosial dan akhirnya berpacaran, memang…

Jumat, 06 Desember 2019 15:06

Penderita ISPA Meningkat

INFEKSI saluran pernapasan akut (ISPA) di Tarakan terus meningkat. Meski,…

Jumat, 06 Desember 2019 15:05

Speedboat VIP Nyaris Makan Korban

TANJUNG SELOR – Penumpang speedboat Sadewa Lestari Benuanta VIP nyaris…

Selasa, 03 Desember 2019 17:12

PNBP Minerba Belum Capai Target

TARAKAN – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan…

Selasa, 03 Desember 2019 17:09

Dokter Spesialis Hanya 2 Pelamar

FORMASI dokter spesialis pada penerimaan CPNS Pemprov Kaltara tahun ini,…

Selasa, 03 Desember 2019 17:07

KPU Bulungan Ajukan Dua Opsi

TANJUNG SELOR – Setelah berbulan-bulan disimpan di Dome Sport Centre,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.