TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen membantu para penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus.
Kepala Dinas Sosial Kaltara Heri Rudiono mengatakan, ada pembagian program untuk penyandang disabilitas. “Disabilitas ringan lebih kepada pemberdayaan, untuk yang program bantuan itu kita khususkan kepada penyandang disabilitas kategori berat,” ujarnya, kemarin.
Bantuan itu, kata dia, bisa melalui APBN maupun APBD. Hanya saja, bantuan yang menggunakan APBD diusulkan oleh instansi pemerintah kabupaten/kota. “Kemudian Pemprov Kaltara memverifikasi kembali, apakah penerima bantuan ini penyandang disabilitas ringan atau disabilitas berat,” ujarnya.
Jika penerima bantuan adalah penyandang disabilitas ringan, maka pemerintah akan memberdayakannya melalui kegiatan pelatihan. Karena pihaknya telah bekerja sama dengan Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) Mahatmiya Bali, yang bertugas menyelenggarakan rehabilitasi sosial tingkat lanjut bagi PDSN, agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, serta memiliki kapabilitas sosial dan tanggung jawab sosial yang memadai di Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu, Tanjung Selor.
“Kegiatan ini dimaksudkan agar berbagai program yang dikerjakan BRSPDSN Mahatmiya dapat diketahui oleh provinsi, terutama kabupaten/kota agar dapat terlibat di dalamnya,” jelasnya.
Untuk penyandang disabilitas berat, Pemprov Kaltara beserta Kemensos telah menetapkan nama-nama penerima asistensi sosial penyandang disabilitas (ASPD) 2019 melalui keputusan pejabat pembuat komitmen Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Nomor 661/2019 tentang Penetapan Nama-nama penerima asistensi sosial penyandang disabilitas 2019. Untuk Kaltara ada 9 orang yang menerima ASPD 2019.
“Tiap penyandang disabilitas masuk dalam keputusan tersebut mendapatkan bantuan non tunai sejumlah Rp 300 ribu tiap bulannya,” ujarnya. (humas)
