TARAKAN – Setiap tahunnya pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah bagi kabupaten dan kota maupun provinsi, yang meliputi dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH).
Di era pemerintahan Joko Widodo dan Ma’Ruf Amin, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah akan lebih sering turun ke lapangan untuk memantau hasil pembangunan yang dilakukan melalui dana perimbangan tersebut.
“Sesuai arahan Presiden kepada Kabinet Indonesia Maju bahwa kalau bisa harus rajin turun ke lapangan, mengecek kondisi masalah dan mencari solusi,” ujar Direktur Fasiliasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian Nervianto, Kamis (21/11).
Dalam rangka itu juga, ia melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Utara, dengan memfokuskan pada pemantauan hasil transfer dana perimbangan di Kabupaten Tana Tidung (KTT).
“Saya mau melihat hasilnya bagaimana dana transfer yang selama ini diberikan kepada Kabupaten Tana Tidung dalam bentuk DAU, DAK, itu bisa digunakan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat,” ungkapnya.
Selain memantau hasil pembangunan dari dana perimbangan yang diberikan, kesempatan itu juga akan dimanfaatkannya untuk melakukan pemetaan terhadap kebutuhan riil di daerah.
Misal, kata dia, bagaimana kebutuhan rumah sakit, sekolah, jalan, maupun jembatan. Hasil pemetaan menjadi bahan pertimbangan untuk mendorong kebijakan ke depan dalam memberikan dana perimbangan bagi daerah.
Untuk dana alokasi umum diberikan berdasarkan jumlah penduduk, indeks kemahalan konstruksi (IKK), indeks pembangunan manusia (IPM) dan produk domestik regional bruto (PDRB). Sedangkan DAK diberikan berdasarkan usulan. Adapun dana bagi hasil berdasarkan daerah penghasil.
“Setidaknya tujuan kami adalah memetakan masalah dulu, apa sebenarnya masalah yang terjadi di daerah untuk kemudian dicarikan solusi bersama-sama,” ujarnya. (mrs/fen)
