Efektivitas Anggaran, Utamakan Manfaat bagi Masyarakat

- Jumat, 22 November 2019 | 12:30 WIB

TANJUNG SELOR – Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie berpesan kepada para bupati dan wali kota untuk mengutamakan program prioritas yang memberikan manfaat dan dirasakan masyarakat.

Penekanan itu disampaikan Gubernur saat menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), dana transfer daerah dan dana desa tahun anggaran 2020 kepada pemerintah kabupaten/kota, dan juga instansi vertikal dan satuan kerja di Kaltara, Kamis (21/11).

Untuk memastikan anggaran yang direalisasikan benar-benar tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, Gubernur meminta agar pimpinan OPD, atau pimpinan satker, bahkan kepala daerah instens melakukan pengawasan.

“Semua memang tidak ada yang mudah. Namun, juga tidak ada yang sulit kalau kita lakukan dengan ikhlas, niat baik, serta kerja keras. Semua harus diawali dari niat yang baik. Kalau niatnya sudah baik, hasilnya akan baik juga,” ujar Gubernur.

Gubernur juga kembali mengingatkan agar bupati dan wali kota bersinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi. Termasuk menyampaikan pesan Presiden Jokowi agar pemerintah daerah mempercepat realisasi anggaran melalui pelelangan yang cepat.

“Bapak Presiden juga berpesan kepada kita bukan hanya realisasi serapan anggaran, tapi manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi, saya kira 2 hal itu yang lebih penting, cepat pelelangan dan seluruh realisasi anggaran kita tentu langsung dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Pesan lain, Gubernur mengingatkan soal efisiensi anggaran. “Jangan melihat besar kecilnya nilai anggaran. Tapi bagaimana kita mengelola uang itu dengan baik dan akuntabel sehingga memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja. Utamakan belanja yang benar-benar prioritas. Kurangi belanja yang tidak memberikan manfaat. “Terakhir, pesan saya perkuat integritas, dan profesionalisme pengelolaan keuangan kita,” ujarnya.

Untuk diketahui, pada 2020 pemerintah mengalokasikan anggaran ke Kaltara sebesar Rp 10,82 triliun. Jumlah ini lebih besar 3,89 persen dibanding APBN 2019. Sebesar Rp 3,67 triliun dialokasikan kepada 40 kementerian/lembaga yang ada di Kaltara, dengan jumlah sebanyak 222 DIPA satker. Selain itu, sebesar Rp 7,15 triliun anggaran dialokasikan untuk transfer ke daerah dan dana desa.

Selain alokasi untuk satker kementerian/lembaga, alokasi TKDD juga menunjukkan peningkatan. Apabila 2019 alokasi TKDD untuk Kaltara adalah Rp 6,8 triliun, maka pada 2020 alokasi yang diberikan untuk TKDD adalah Rp 7,15 triliun atau meningkat 5,1 persen. Alokasi TKDD terdiri dari dana perimbangan sebesar Rp 6,54 triliun yang meliputi DAU sebesar Rp 4,16 triliun, dana bagi hasil Rp 1,2 triliun, DAK fisik Rp 747 miliar, DAK non fisik Rp 426 miliar, dana desa Rp 487 miliar, dan dana insentif daerah sebesar Rp 117 miliar yang dialokasikan kepada Pemprov Kaltara, Pemkab Nunukan, Pemkab Malinau, dan Pemkab Tana Tidung.

Berdasarkan wilayah, alokasi terbesar diberikan kepada Pemerintah Provinsi sebesar Rp 1,98 triliun, dan kemudian secara berturut-turut berdasarkan besaran alokasi adalah Pemkab Malinau Rp 1,39 triliun, Nunukan Rp 1,2 triliun, Bulungan Rp 1,05 triliun, Pemkot Tarakan Rp 764 miliar dan Pemkab Tana Tidung Rp 734 miliar. (humas)

Editor: uki-Berau Post

Tags

Rekomendasi

Terkini

Dinkes PPU Gencar Lakukan Pencegahan DBD

Selasa, 26 Maret 2024 | 12:20 WIB

Lantik Kades, Bupati Kukar Tekankan Pelayanan

Selasa, 26 Maret 2024 | 10:45 WIB

47 Rumah Ibadah Dapat Hibah dari Pemkab Berau

Selasa, 26 Maret 2024 | 10:04 WIB

Pemkab Berau Gencarkan Pencegahan Penularan Difteri

Selasa, 26 Maret 2024 | 10:01 WIB

Wabup Mahulu Serahkan Bantuan Korban Kebakaran

Senin, 25 Maret 2024 | 11:10 WIB
X