JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada 2021 mendatang berencana menyampaikan sejumlah usulan agar masuk APBN. Tepatnya, melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dalam bentuk bantuan sosial dan dana alokasi khusus (DAK).
Dikatakan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie usulan tersebut sedianya akan ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial (Dinsos) dengan menyusun sejumlah rencana kegiatan yang berkaitan.
“Insya Allah Dinsos akan segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk menginventarisir rencana usulan masing-masing. Untuk kemudian disampaikan kepada Kemensos,” ujar Gubernur usai bertemu Menteri Sosial (Mensos) RI Juliari P Batubara yang didampingi Sekjen Kemensos, Hartono Lara di Jakarta, belum lama ini.
Adapun untuk saat ini, item usulan untuk diajukan di antaranya kegiatan sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT) bagi 5 kabupaten dan kota, rehab Panti Tresna Werda Provinsi Kaltara, pelaksanaan pilot project pusat kesejahteraan sosial 2 desa per kabupaten dan kota, bantuan sosial rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS-Rutilahu), bantuan kelompok usaha bersama (KUBE), dan bantuan penyediaan sarana-prasarana lingkungan (Sarling).
“Saat ini, Dinsos juga tengah mengoordinasikan rencana penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) antara Pemprov Kaltara dengan STKS (Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial) di Bandung. Dengan MoU ini, putra-putri Kaltara lulusan SMA dapat berkuliah di STKS lewat jalur ini,” ujarnya.
Usulan tersebut, menurut Irianto, akan disampaikan selambatnya Februari 2020. Sesuai aturannya, usulan daerah pada APBN 2021 disampaikan selambatnya Februari 2020. “Dari itu, saya minta Dinsos agar segera melakukan hal-hal yang dibutuhkan untuk mempercepat proses pengusulan ke Kemensos,” ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah kegiatan yang merupakan program dari Kementerian Sosial telah dijalankan di Kaltara. Di antaranya ada KUBE, bantuan rehab rumah, juga ada PKH (Program Keluarga Harapan). Untuk mendukung program-program tersebut, Pemprov Kaltara juga mengalokasikan anggaran.
"Program-program itu memiliki tujuan di antaranya untuk pengentasan kemiskinan," ujarnya. (humas)
