MANAGED BY:
JUMAT
24 JANUARI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Sabtu, 30 November 2019 17:02
Pelayanan BPJS Jadi Penekanan Dewan
JADI ATENSI: Komisi IV DPRD Kaltara berkunjung ke BPJS Tarakan, Jumat (29/11).

PROKAL.CO, TARAKAN – Usai inspeksi mendadak ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan pada 23 November lalu, Komisi IV DPRD Kaltara kembali memaparkan keluhan lanjutan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Tarakan, Jumat (29/11).

Ketua Komisi IV DPRD Kaltara Achmad Djufrie menegaskan sudah memaparkan masalah keluhan masyarakat. Di antaranya menyediakan loket konsultasi kepada BPJS yang berada di RSUD Tarakan.

“Kami sudah sampaikan tadi. Kan ini untuk memudahkan masyarakat untuk melakukan koordinasi. Keluhan ini seiring disampaikan masyarakat pada reses minggu lalu,” ujarnya.

Ditambahkan, pihaknya juga mendorong pendaftaran online semua kepengurusan di BPJS, untuk tidak mendapat antrean yang berkepanjangan saat berada di RSUD Tarakan. Terutama untuk pendaftaran peserta atau pasien yang berobat.

“Kalau dipermudah, kan masyarakat tidak lagi berlama-lama dan berkumpul di rumah sakit atau di kantor BPJS untuk mengurus berkas pendaftaran,” ujarnya.

Dia juga berharap ke depan keluhan terkait pelayanan dan tagihan obat-obatan bisa menjadi satu paket di program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut. “Pelayanan ini harus didorong. Kalau online agar bagaimana peserta BPJS ini bisa mengakses berobat dan mencari jalan keluar agar masyarakat dan cepat mendapat pelayanan,” tegasnya.

Di sisi lain, dia mengimbau bagi masyarakat yang tidak mampu membayar tagihan iuran BPJS, diharap segera melaporkan pemerintah setempat dan membuat surat keterangan tidak mampu terlebih dahulu. Selanjutnya akan dibayarkan oleh pemerintah melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI).

“Kalau di Kaltara sudah 100 persen jadi peserta BPJS. Dari situ ada juga iuran yang masih menunggak,” ujarnya.

Terpisah, Kepala BPJS Kesehatan Tarakan Wahyudi Putra Pujianto mengaku pihaknya sudah menyampaikan kendala yang dialami. Dia menegaskan hingga kini sudah ada unit pemberi informasi dan penanganan pengaduan (PIPP) di RSUD Tarakan. Akan tetapi, unit tersebut belum bekerja dengan maksimal.

“Mungkin karena belum banyak peserta yang tahu. Tapi ini menjadi fokus kami di akhir tahun. Rencana sementara, kami akan menempel poster di lima titik apakah di poli atau IGD. Misalkan, ada komplain bisa langsung ke PIPP,” ungkapnya.

Terkait pelayanan pendaftaran kepersertaan via online, kata Wahyudi, hingga kini juga masih belum berjalan dengan sempurna. Rencananya, pihaknya akan menggandeng pihak rumah sakit untuk mensosialisasikan layanan online dan PIPP tersebut.

“Kalau di HP bisa di-download. Tapi belum banyak yang tahu. Ke depan kami akan kombinasikan dengan aplikasi kami supaya lebih baik,” ujarnya. (*/sas/fen)


BACA JUGA

Kamis, 19 November 2015 18:03

Penghitungan Suara Gunakan Sistem Online

<p><strong>TANJUNG SELOR</strong> &ndash; Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Utara…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers