TANJUNG SELOR - Sejak dibukanya pendaftaran online seleksi CPNS di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Kaltara pada 15 November, jumlah pelamar hingga Sabtu (30/11) malam, sebanyak 1.614 orang.
Jumlah tersebut meningkat jauh dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya 230 pelamar online. Antusiasme ini pun dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya jumlah formasi yang dibuka untuk Kanwil Kemenag Kaltara, yakni 65 formasi. Sedangkan tahun lalu hanya 18 formasi.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Kaltara Suriansyah Hanafi mengatakan, dari formasi yang tersedia, formasi pendidikan bahasa Inggris paling diminati. "Untuk teknis penerimaan CPNS memiliki perbedaan dengan pemerintah daerah. Di Pemprov Kaltara, pelamar selain mendaftar melalui portal SSCN. Mereka juga harus mengantarkan berkas ke panitia seleksi, yakni BKD," ujarnya.
Sementara, di Kemenag pelamar mendaftar via online. Karena portalnya terkoneksi dengan sistem seluruh pihak terkait. Termasuk identitas kependudukan, ijazah, dan berkas lainnya. Sehingga apabila berkas tidak lengkap, maka akan tertera keterangan TMS (tidak memenuhi syarat).
Meskipun demikian, lanjut Suriansyah, panitia seleksi daerah telah intens memantau perkembangan SSCN. "Kami pantau mulai dari jumlah pelamarnya sampai dengan apa-apa saja yang dihadapi para pelamar. Kami hanya sebatas pelaksana teknis," kata Suriansyah.
Berkaitan kelulusan bukan ditentukan oleh sistem, tapi diverifikasi pansel daerah berdasarkan juknis dan aturan yang berlaku. Berdasarkan hasil anjab dan analisis beban kerja per Agustus 2019, kekurangan personel PNS di lingkup Kanwil Kemenag Kaltara mencapai 270 orang.
Saat ini, Kanwil Kemenag Kaltara memiliki PNS berjumlah 41 orang, ditambah 6 orang yang baru pengangkatan pada 2018 lalu. "Jumlah ini kami sudah usulkan melalui e-Formasi pada Agustus lalu. Kita bersyukur mendapat 65 formasi, walaupun jumlah ini bukan murni untuk ditempatkan di Kanwil," ujar Kabag TU Kanwil Kemenag Kaltara, Syopyan.
Terkait pelaksanaan tahapan seleksi kompetensi dasar (SKD) akan digelar pada Februari 2020. Sesuai jadwal yang diterbitkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (uno/fen)
