TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi bersama DPRD Kaltara menetapkan APBD 2020. Hadir mewakili Pemprov dalam rapat paripurna pada Sabtu (30/11) malam, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setprov Kaltara H Syaiful Herman.
Dikatakan Syaiful, percepatan penetapan APBD ini merupakan komitmen bersama agar penetapan APBD 2020 dilakukan tepat waktu. Berdasarkan data dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), rincian APBD 2020 terdiri dari anggaran pendapatan sebesar Rp 2,55 triliun dan anggaran belanja sebesar Rp 2,85 triliun.
Dengan penetapan APBD yang dinilai tepat waktu, lanjut Syaiful, organisasi perangkat daerah (OPD) diharapkan segera melakukan proses lelang. “Artinya, bulan Desember sudah bisa melakukan lelang proyek kegiatan, dimana pengerjaan pada bulan Januari 2020,” ujarnya.
Cepatnya penetapan APBD, kata Syaiful, diharapkan mendorong percepatan pelelangan dan realisasi kegiatan 2020. “Pak Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie juga telah menginstruksikan seluruh jajaran agar lelang kegiatan dilaksanakan di awal-awal tahun,” ujarnya.
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie dalam sambutannya yang dibacakan Syaiful, mengatakan perihal tema pembangunan tahun depan yaitu “Memantapkan Kalimantan Utara sebagai Wilayah Perbatasan yang Berdaya Saing”.
Syaiful mengungkapkan, dalam hal pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, Pemprov berkomitmen menanggulangi kemiskinan dan mendorong kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial.
“Termasuk kita terus konsen untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pengarusutamaan gender dalam pembangunan,” katanya.
Pengembangan UKM, koperasi, dan industri kreatif juga menjadi salah satu prioritas program Pemprov Kaltara tahun depan. Tujuannya meningkatkan nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja.
Selain itu, konektivitas juga menjadi hal penting lainnya yang akan terus dilanjutkan pembangunannya. Dikatakan Syaiful, pembangunan atau peningkatan konektivitas melalui pembangunan infrastruktur di Kaltara selalu menjadi perhatian utama pemprov dan pemerintah pusat sejak awal terbentuknya provinsi termuda ini. (humas)