MANAGED BY:
JUMAT
22 JANUARI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PEMERINTAHAN

Senin, 02 Desember 2019 13:52
Kaltara Harus Mampu Lewati “Musim Dingin”
SINERGI: Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat menghadiri pembukaan PTBI 2019 oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta, baru-baru ini.

“Adapun 3 nilai itu, yakni pertama adalah harus mampu bertahan di tengah kesulitan yang menimpa diri kita. Kedua, mampu mencari sumber yang mampu mendukung upaya untuk tetap bertahan. Dan ketiga, tetap optimis dalam menghadapi berbagai tekanan. Ketiga hal ini sampai diingatkan dan diucapkan sekali lagi oleh Presiden. Artinya, penting untuk dipahami dan direalisasikan untuk kemajuan perekonomian daerah,” urai Irianto.

Dalam kaitannya dengan kondisi ekonomi, Presiden menuturkan, Indonesia patut bersyukur masih memiliki pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen di tengah berbagai tekanan eksternal. Bahkan, di antara negara-negara anggota G20, Indonesia hanya kalah dari China dan India, dan bisa berada di atas Amerika Serikat.

“Tetapi kita juga harus berbicara apa adanya. Tekanan eksternal ini tidak mudah, tidak gampang, tapi saya bersyukur komunikasi antara pemerintah, Menteri Keuangan, dengan Bank Indonesia, Gubernur BI, dengan OJK, sangat-sangat baik sekali. Ini penting karena kalau komunikasi ini tidak ngeklik atau sendiri-sendiri policy-nya, bisa akan ke mana-mana situasi seperti sekarang ini,” ujar Gubernur.

Indonesia memiliki framework yang akan dikejar, yang sudah disampaikan kepada Menkeu. Yakni, konsentrasi yang prudent dan hati-hati, karena pengaruh APBN hanya 14-16 persen terhadap ekonomi Indonesia. Artinya, sisanya berada pada peranan sektor swasta. “Dari itu, pihak swasta harus diberikan peluang untuk berkembang. Jangan semuanya diambil BUMN. Apabila swasta tak mampu mengerjakan, silakan BUMN mengerjakan. Namun dengan suntikan PMDN,” beber Irianto.

Pada PTBI 2019, Presiden juga menyampaikan beberapa hal yang harus dikerjakan seluruh komponen diluar fiskal dan moneter. Yakni, seluruh pemerintah daerah dalam 5 tahun kedepan harus mengedepankan upaya pengembangan SDM. Lalu, kelanjutan pembangunan infrastruktur yang fokus dengan menyambungkan jalan tol ke kawasan sentra industri, wisata, pertanian dan lainnya. Ketiga, penyederhanaan regulasi.

“Insya Allah, pada Desember tahun ini, Pemerintah Indonesia akan mengajukan omnibus law pertama ke DPR RI dilanjutkan pada Januari 2020. Harapannya, terjadi kecepatan pada dunia usaha untuk menanamkan modalnya. Puncaknya adalah terbitnya UU Cipta Lapangan Kerja,” ulas Gubernur.

Halaman:

BACA JUGA

Jumat, 20 November 2015 18:33

Kelola Potensi SDM untuk Bangun Desa

<p style="text-align: justify;"><strong>TANJUNG SELOR</strong> - Asisten…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers