TANJUNG SELOR – Tingkat kerawanan saat pemilu dinilai Badan Pengawas Pemilu (Bawasalu) masih katergori rendah. Dengan mengacu pada Pilkada Tarakan tahun lalu.
Namun, bukan berarti Bawaslu menganggap hal tersebut diremehkan. Bawaslu tetap berupaya mengantisipasi adanya kerawanan Pilkada 2020. Ketua Bawaslu Kaltara, Siti Nuhriyati menegaskan, instrumen kerawanan pemilu yang perlu diwaspadai salah satunya kerusuhan. Akan tetapi, sejauh ini di Kaltara cenderung kondusif dan aman. Bahkan dari data Bawaslu kabupaten dan kota, tingkat kerawanan itu masih di bawah rata-rata.
“Kondisi serupa juga terjadi pada pemilu pada April 2019. Kaltara menjadi provinsi teraman pertama, berarti itu cocok saja. Mudah-mudahan Pilkada 2020 bisa berjalan aman,” terangnya, kemarin. Meskipun demikian, menurutnya, segala kemungkinan bisa saja terjadi.
Pertama, dari kondisi geografis terutama untuk mobilisasi. Karena masih banyak daerah yang tidak bisa dijangkau melalui jalur darat, dan hanya tembus dengan jalur udara dan perairan. “Untuk sisi geografis tetap kita nomor satukan dalam indeks kerawanan pemilu ini,” kata dia.
Selain itu, yang perlu disikapi yakni media sosial (Medos). Medsos menjadi wadah yang bisa menyampaikan setiap informasi, baik secara positif maupun negatif. Karena medsos ini paling efektif memprovokasi masyarakat.
“Perlu diantisipasi medsos ini, karena bisa menjadi tempat menyalurkan isu SARA, hoaks dan ujaran kebencian,” sebutnya. Selain itu, politik uang yang dinilai masih membudaya. Konsentrasi terhadap politik uang ini juga masih terus dipantau. Terlebih regulasi harus mendukung dalam memberantas politik uang ini.
Pasalnya, masih menjadi kendala. Saat akan bertindak, Bawaslu selalu terbentur pada persoalan regulasi. “Sudah kita temukan adanya politik uang, tapi tidak memenuhi unsur untuk diproses. Kita mau, jika ada regulasi itu hanya satu saja yang dipenuhi, maka sudah bisa diproses dan ditindak,” tegasnya. Terpenting, ujar dia, ada unsur yang member, apakah itu dari peserta Pilkada atau tim. (*/fai/uno)
