TANJUNG SELOR – Sebagai upaya menumbuhkan wirausaha untuk mendukung penciptaan lapangan pekerjaan, serta penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong para pelaku usaha, untuk pro aktif dalam memanfaatkan bantuan permodalan yang disediakan pemerintah. Baik dari pusat maupun daerah.
Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) dan UKM Kaltara, Arna Buata mengungkapkan, ada 2 jalur permodalan untuk membantu para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Namun sayang, selama ini kurang dimanfaatkan oleh para pelaku usaha sendiri. Bantuan itu, antara lain melalui Program Wirausaha Pemula (WP) dan pinjaman dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).
Tahun ini, kata Arna, pemohon untuk program WP hanya ada sebanyak 26 pelaku usaha. Dengan rincian dari Kota Tarakan sebanyak 8 pemohon, Kabupaten Nunukan 14 pemohon, dan Kabupaten Bulungan 4 pemohon. Begitupun untuk pengajuan bantuan modal melalui LPDB. Disebutkan ada beberapa yang mengajukan, namun hanya ada 1 Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kota Tarakan yang diakomodir, selebihnya ditolak. “Untuk LPDB ada beberapa yang mengajukan namun kebanyakan terkendala di laporan keuangan, sehingga tidak memenuhi persyaratan. Hanya satu yang memenuhi syarat dan setujui,” kata Arna.
Diungkapkan, pemerintah Melalui Kementerian Koperasi dan UKM menyelenggarakan bantuan berupa hibah kepada 2.500 WP skala mikro hingga Rp. 12.000.000 untuk masing-masing. Sedangkan LPDB sendiri menyiapkan dana bergulir untuk Kaltara sebesar Rp100 miliar. “Minimnya respons dari mitra dan masalah sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor yang sangat mempengaruhi,” ungkapnya.
Sejak ditetapkan sebagai salah satu daerah otonomi, Pemprov Kaltara, kata Arna, terus berupaya untuk membangun fondasi ekonominya. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran koperasi dan UMKM. Untuk itu, dirinya meminta agar para pelaku usaha dapat manfaatkan fasilitas pembiayaan yang tersedia dengan baik agar bisa tumbuh dan berkembang. (humas)