TARAKAN – Kedatangan Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menterinya ke Kalimantan Utara, Rabu lalu (18/12), dimanfaatkan Wali Kota Tarakan Khairul untuk menyampaikan usulan melalui menterinya.
Seperti diketahui, dalam kunjungan kerjanya, Presiden menyerahkan 1.000 sertifikat kepada masyarakat Kaltara, termasuk warga Tarakan di gedung tenis indoor Telaga Keramat, Tarakan. Sertifikat itu berasal dari Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019.
Kesempatan tersebut dimanfaatkan Khairul untuk mengusulkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pentanahan Negara (BPN) Sofyan A Djalil. Di antaranya, percepatan sertifikasi lahan masyarakat. Karena diperkirakan Tarakan masih membutuhkan 15 ribuan sertifikat.
“Kita berharap paling lambat 2023 selesai semua, kan masih ada 15 ribuan, sehingga kita kemarin berkomitmen, kerja sama pemerintah pusat dan daerah mengakselerasi. Jadi mungkin nanti sebagian dari dana pemerintah kota untuk membantu percepatan itu, supaya ini bisa lebih cepat,” ujar Khairul beberapa waktu lalu.
Sementara itu, selain terkait sertifikasi lahan, Khairul juga menyampaikan masalah sengketa lahan Pantai Amal antara warga dengan TNI AL.
“Saya banyak bicara dengan beliau tentang masalah-masalah pertanahan di Tarakan, termasuk bagaimana menyelesaikan tentang Pantai Amal, beliau berjanji untuk dibicarakan di level nasional,” ungkapnya.
Khairul berharap persoalan sengketa lahan di Pantai Amal bisa mendapatkan solusi, sebelum berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Karena menurut Khairul, persoalan ini sudah menjadi masalah turun-temurun setiap pergantian kepala daerah. Sehingga harus ada solusi.
Pemerintah Tarakan sendiri, menurut Khairul, juga telah membentuk tim percepatan untuk penyelesaian persoalan tersebut. Namun persoalan ini juga harus ada penyelesaian di level pusat. “Karena ada kepentingan negara dalam persoalan itu, ada juga masalah sosialnya,” terangnya.
Hal lain, Khairul menyampaikan rencana Pemkot Tarakan merevisi tata ruang wilayah, dalam rangka mengakomodasi pertumbuhan kota serta menyesuaikan visi-misi untuk kemudahan investasi.
“Sehingga kita perlu ada perubahan RT/RW dalam rangka mendukung investasi itu, itu juga saya bicarakan dan beliau berjanji untuk memfasilitasi,” tuturnya. (mrs/udi)
