JAKARTA - Menindaklanjuti kunjungan kerja (Kunker) Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pada 18 hingga 19 Desember lalu, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie melakukan pertemuan audensi dengan Sekretaris Kabinet (Seskab) Dr Pramono Anung, di ruang kerja Kantor Sekretariat Kabinet, Kamis (26/12).
Pada kesempatan itu, Gubernur dan Seskab mendiskusikan beberapa hal terkait hasil Kunker Presiden beberapa waktu. Sekaligus mereview arahan Presiden yang disampaikan langsung kepada gubernur dan para Menteri, termasuk Seskab yang turut mendampingi dalam perjalanan selama Kunker di Kaltara.
“Hasil diskusi ini, nanti akan dilaporkan langsung oleh Seskab kepada Presiden. Dengan dilampiri usulan tertulis dari Gubernur Kaltara. Untuk itu, saya menginstruksikan kepada Sekda/Asisten 2/Kadishub/Plt. Kadis PUPR/Kepala Bappeda/Plt. Ka BPKAD, untuk segera membuat surat usulan Gubernur Kaltara kepada Bapak Presiden RI,” tegas Irianto usai pertemuan dengan Seskab.
Dalam usulan yang akan disampaikan nanti, disebutkan Irianto, meliputi beberapa hal prioritas sesuai arahan Presiden. Ada sejumlah program prioritas yang akan diusulkan. Pertama, penyelesaian pembangunan dan peningkatan jalan Long Bawan-Long Midang, jalan lingkar perbatasan Krayan, jalan dan jembatan Malinau-Binuang, jalan Tanjung Selor-Tanah Kuning-Mangkupadi (KIPI).
Kedua, harapan besar agar pada 2020 dimulai pembangunan infrastruktur fisik Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2018. Dengan harapan ada alokasi dana dari APBN. “Ketiga mengenai perpanjangan landasan Bandara Juwata Tarakan. Ini sudah saya sampaikan secara lisan kepada bapak Presiden, dan alhamdulillah beliau sangat merespons. Nanti akan ditindaklanjuti melalui Kemenhub,” ujarnya.
Usulan keempat, lanjut Gubernur, adalah penyelesaian kanal dan dermaga speedboat terintegrasi dengan terminal Bandara Juwata Tarakan. Usulan akan diteruskan ke Kementerian PUPR dan Kemenhub.
Kelima, permohonan dukungan penyelesaian pembangunan dermaga antar-Kab/KotaTengkayu I Tarakan (Kemenhub), serta keenam memohon dukungan percepatan realisasi investasi PLTA Kayan dan PLTA Mentarang.
“Saya minta kepada OPD yang saya instruksikan, untuk diperhatikan, agar setiap usulan tersebut dilengkapi dengan data pendukung, seperti foto, peta, video. Termasuk besaran rencana anggarannya. Selanjutnya, draft surat dan lampirannya harus selesai dan dilaporkan kepada Gubernur paling lambat 30 Desember 2019,” tegasnya.
Gubernur menambahkan, untuk lebih formal dan patuh administrasi, maka surat tersebut harus ditembuskan kepada Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Menko Perekonomian, serta menteri terkait lainnya. “Beranjak dari semua itu, saya menginginkan kepada semua untuk bergerak cepat, bertindak berintegritas dan bekerja cerdas. Ini semua untuk Kaltara yang hebat, terdepan, maju, dan sejahtera,” tegas Irianto. (humas)
