TANJUNG SELOR - Salah satu target Pemprov Kaltara di 2020 mendatang, adalah membangun di wilayah perbatasan. Namun menurut Ketua DPRD Kaltara, beberapa wilayah atau daerah terpencil dan tertinggal di Kaltara tidak selalu berada di perbatasan. Untuk itu, dirinya meminta adanya pemerataan pelayanan di wilayah-wilayah terpencil dan tertinggal, bukan hanya di perbatasan.
Norhayati mengatakan, daerah terpencil tapi buka di perbatasan, seperti daerah Sungai Kayan, Kabupaten Tana Tidung. Itu daerah terpencil tapi bukan daerah perbatasan. Daerah seperti itu juga perlu disuarakan.
“Jangan sampai itu terlepas dari perhatian Pemprov Kaltara. Jangan hanya melihat daerah perbatasan saja. Karena ada juga daerah terpencil yang tidak termasuk daerah perbatasan, tapi juga butuh perhatian dari pemprov, bahkan pusat,” terangnya kepada Rakyat Kaltara, Minggu (29/12).
Dalam catatannya ada 64 desa berstatus sangat tertinggal, namun tidak semuanya merupakan wilayah perbatasan. “Itu sebabnya harus menjadi perhatian, sehingga tidak tertinggal dan merasa ditinggalkan,” kata dia.
Lanjut dia, yang harus dilakukan pemerintah, agar dapat melihat benar-benar hal yang dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat. Seperti pelayanan publik, termasuk kesehatan dan pendidikan. “Itu modal utamanya. Tentu tidak terlepas juga dari infrastruktur, seperti akses jalan. Jika itu baik, saya rasa itu akan bisa mempercepat lajunya perputaran ekonomi di Kaltara. Karena orang akan melirik daerah itu ketika ada akses yang mudah, gampang dan cepat. Apalagi investor, pastinya tidak mau berlama-lama. Dan juga tidak mau repot untuk datang ke suatu daerah,” ujarnya.
“Maka dari itu, harus sediakan dulu infrastrukturnya. Ini yang dibenahi dulu, agar Kaltara dapat lebih dilirik lagi,” sambungnya. (*/fai/udi)
