MANAGED BY:
SENIN
27 JANUARI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PARLEMENTARIA

Selasa, 31 Desember 2019 12:42
Tindak Lanjuti Perda yang Disahkan

Dewan Bakal Ikut Mengawasi

DISAHKAN: DPRD Kaltara dan Pemprov Kaltara menetapkan enam raperda menjadi perda, melalui rapat paripurna, Senin (30/12).

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Di penghujung tahun 2019, enam rancangan peraturan daerah (Raperda) ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda) Kaltara, melalui rapat paripurna DPRD Kaltara, Senin (30/12).

Enam perda yang ditetapkan di antaranya; Perda tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kaltara, Perda tentang Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019-2039, Perda tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Migas Kaltara Jaya, dan Perda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Benuanta Kaltara Jaya.

Wakil Ketua DPRD Kaltara, Andi Hamzah menegaskan, harus ada tindak lanjut dari Pemprov Kaltara setelah perda tersebut ditetapkan. Ia mengingatkan jangan sampai setelah ditetapkan, kemduian hanya sebatas wacana tanpa ada kejelasan. “Pemprov dan DPRD harus turun bersama-sama dan menyosialisasikannya di lapangan. Apa yang tertuang di Perda itu akan kami awasi,” tegasnya.

Menurut dia, tidak baik ketika perda itu ditetapkan, kemudian dibiarkan begitu saja. “Kesepakatan antara Pemprov dan DPRD adalah menindaklanjutinya. Oleh sebab itu, perda itu harus berjalan sesuai dengan aturan. Begitu juga dengan OPD terkait, harus ada tindak lanjut,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretartis Provinsi (Sekprov) Kaltara, Suriansyah mengatakan, perda yang ditetapkan menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan Pemprov Kaltara. “Kita harapkan seluruh OPD terkait segera menidak lanjuti perda yang sudah ditetapkan itu,” katanya.

Ia mencontohkan, Perda tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Seluruh OPD terkait, baik Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang-Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim), Dinas Perhubungan, dan OPD terkait lainnya harus mengacu kepada perda tersebut dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Kaltara.

“Jika tidak ditindak lanjuti dan menjadi acuan dalam kegiatan, maka berlawanan dengan hukum yang berlaku. Jadi, kegiatannya harus dilaksanakan sesuai aturan,” jelasnya. (*/fai/har)


BACA JUGA

Selasa, 31 Desember 2019 12:42

Tindak Lanjuti Perda yang Disahkan

TANJUNG SELOR – Di penghujung tahun 2019, enam rancangan peraturan…

Selasa, 15 Oktober 2019 19:07

Berharap Uji Coba PLTMG Segera Rampung

TANJUNG SELOR - Beberapa hari belakangan ini, wilayah Bulungan sering…

Selasa, 15 Oktober 2019 18:46

Minta Pemda Beri Peringatan

TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Bulungan, Imam Bukori meminta kepada…

Senin, 14 Oktober 2019 17:59

Apresiasi Rencana Bangun Embung

TANJUNG SELOR - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi…

Senin, 14 Oktober 2019 17:58

Upaya Lestarikan Budaya

TANJUNG SELOR - Pawai budaya untuk memeriahkan hari jadi Tanjung…

Jumat, 11 Oktober 2019 20:13

Pembagian Lapak Harus Adil

TANJUNG SELOR - Lapak jualan baru yang dibangun di kawasan…

Jumat, 11 Oktober 2019 20:12

Hari Jadi Momen Intropeksi dan Evaluasi

TANJUNG SELOR - Tepat 10 Oktober diperingati sebagai Hari Jadi…

Kamis, 10 Oktober 2019 16:58

Fokus Pendidikan dan Kesehatan

TANJUNG SELOR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara telah menerima…

Senin, 07 Oktober 2019 19:01

Berharap Dukungan Jalankan Amanah

TANJUNG SELOR - Unsur pimpinan DPRD Bulungan masa jabatan 2019-2024…

Senin, 07 Oktober 2019 19:00

Lagi, Dewan Ingatkan Perbaikan Drainase

TANJUNG SELOR - Kondisi drainase di wilayah Tanjung Selor masih…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers