MANAGED BY:
SABTU
04 APRIL
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PARLEMENTARIA

Selasa, 31 Desember 2019 12:42
Tindak Lanjuti Perda yang Disahkan

Dewan Bakal Ikut Mengawasi

DISAHKAN: DPRD Kaltara dan Pemprov Kaltara menetapkan enam raperda menjadi perda, melalui rapat paripurna, Senin (30/12).

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Di penghujung tahun 2019, enam rancangan peraturan daerah (Raperda) ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda) Kaltara, melalui rapat paripurna DPRD Kaltara, Senin (30/12).

Enam perda yang ditetapkan di antaranya; Perda tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kaltara, Perda tentang Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019-2039, Perda tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Migas Kaltara Jaya, dan Perda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Benuanta Kaltara Jaya.

Wakil Ketua DPRD Kaltara, Andi Hamzah menegaskan, harus ada tindak lanjut dari Pemprov Kaltara setelah perda tersebut ditetapkan. Ia mengingatkan jangan sampai setelah ditetapkan, kemduian hanya sebatas wacana tanpa ada kejelasan. “Pemprov dan DPRD harus turun bersama-sama dan menyosialisasikannya di lapangan. Apa yang tertuang di Perda itu akan kami awasi,” tegasnya.

Menurut dia, tidak baik ketika perda itu ditetapkan, kemudian dibiarkan begitu saja. “Kesepakatan antara Pemprov dan DPRD adalah menindaklanjutinya. Oleh sebab itu, perda itu harus berjalan sesuai dengan aturan. Begitu juga dengan OPD terkait, harus ada tindak lanjut,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretartis Provinsi (Sekprov) Kaltara, Suriansyah mengatakan, perda yang ditetapkan menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan Pemprov Kaltara. “Kita harapkan seluruh OPD terkait segera menidak lanjuti perda yang sudah ditetapkan itu,” katanya.

Ia mencontohkan, Perda tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Seluruh OPD terkait, baik Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang-Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim), Dinas Perhubungan, dan OPD terkait lainnya harus mengacu kepada perda tersebut dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Kaltara.

“Jika tidak ditindak lanjuti dan menjadi acuan dalam kegiatan, maka berlawanan dengan hukum yang berlaku. Jadi, kegiatannya harus dilaksanakan sesuai aturan,” jelasnya. (*/fai/har)


BACA JUGA

Sabtu, 28 Maret 2020 15:25

Relokasi Anggaran untuk Tangani Covid-19

TANJUNG SELOR – Adanya Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Bulungan,…

Kamis, 26 Maret 2020 17:32

Masyarakat Diimbau Tak Panik

TANJUNG SELOR – Merebaknya pandemi virus korona atau Covid-19, masyarakat…

Sabtu, 21 Maret 2020 15:08

Nelayan Butuh Bantuan Alat dan Kapal

TANJUNG SELOR - Masyarakat yang bermukim di Kampung Tanjung, Desa…

Selasa, 17 Maret 2020 14:39

Intensif Godok Raperda Kawasan Strategis KIPI

TANJUNG SELOR — Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana…

Selasa, 17 Maret 2020 14:38

Ekspor Kaltara Turun Akibat Corona

TANJUNG SELOR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara melalui…

Kamis, 05 Maret 2020 12:24

Sumur Bor Tak Difungsikan

TANJUNG SELOR – Warga Kampung Tanjung RT 007/RW 003, Desa…

Rabu, 04 Maret 2020 13:01

Tunjangan Bentuk Apresiasi untuk Guru dan Penyuluh

TANJUNG SELOR - Wakil Ketua DPRD Kaltara Andi Hamzah menghadiri…

Selasa, 25 Februari 2020 14:51

Tampung Aspirasi Masyarakat Perbatasan

TANJUNG SELOR – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah…

Selasa, 25 Februari 2020 14:45

Wilayah Transmigrasi Jadi Desa Mandiri

TANJUNG SELOR – Warga transmigrasi merupakan pendatang di Kalimantan Utara.…

Selasa, 18 Februari 2020 16:19

Dewan Dukung Langkah Pemprov

TANJUNG SELOR - Usai dilaksanakannya audiensi antara Pemprov Kaltara dengan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers