TANJUNG SELOR – Inflasi di Kalimantan Utara (Kaltara) pada 2019 terhitung berhasil dikendalikan. Ini berkat upaya yang dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kaltara. Seperti dijelaskan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, H Suriansyah.
“Ada beberapa hal yang telah dilakukan Pemprov Kaltara, terkait upaya pengendalian inflasi pada 2019. Di antaranya, rapat persiapan angkutan lebaran untuk kelancaran distribusi barang/jasa, rapat koordinasi (Rakor) menghadapi Idulfitri 1440 Hijriah untuk menjaga ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok. Selain itu, juga telah dilakukan pasar murah di sejumlah wilayah menjelang hari besar keagamaan nasional, yakni Idulfitri, Iduladha dan Natal,” kata Sekprov saat memimpin Rakor TPID 2019, di ruang pertemuan lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (30/12) pagi.
Rakor ini dihadiri perwakilan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang tergabung dalam TPID Provinsi Kaltara, Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Kaltara, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltara, Badan Urusan Logistik (Bulog) Kaltara, Polda Kaltara dan perwakilan dari kabupaten/kota Provinsi Kaltara.
Pada rakor itu, selain mengevaluasi pengendalian harga pada 2019, juga dikupas mengenai persiapan menghadapi 2020. “Inflasi tinggi tidak baik, rendah pun tidak baik. Bagaimana menstabilkan hal tersebut adalah tugas kita, TIPD provinsi dan kabupaten/kota. Pengendalian inflasi menjadi penting, selain menghadirkan pemerintah di tengah-tengah masyarakat, juga demi menggerakkan roda perekonomian masyarakat dengan baik” ungkap Suriansyah.
Sementara itu, Kepala Unit Pengembangan Ekonomi BI Perwakilan Provinsi Kaltara, Dhika Arya menjelaskan, realisasi inflasi di Kaltara tergolong rendah dan stabil. Sehingga TPID Kaltara punya peluang untuk menjadi juara TPID secara nasional. Tetapi hal itu menjadi tertutup karena tingkat partisipasi TPID kabupaten/kota di Kaltara paling rendah dalam kawasan Kalimantan, yaitu sebesar 0 persen. “Untuk itu, di awal 2020, BI Perwakilan Provinsi Kaltara berencana untuk mengumpulkan TPID kabupaten/kota dalam pembuatan pelaporan TPID,” jelasnya.
“Ini menandakan belum ada kabupaten/kota di Kaltara yang berpartisipasi dalam evaluasi kinerja TPID pada 2018. TPID Provinsi Kaltara masih perlu mendorong partisipasi TPID di daerahnya. Karena nantinya juara TIPD akan mendapatkan dana insentif daerah dari Kementerian Keuangan,” tutupnya. (humas)
