TERJADI antrean panjang setiap hari di SPBU Sengkawit, dikarenakan kurangnya pengawasan, baik dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan maupun DPRD Bulungan. Bahkan diduga ada oknum yang terlibat dalam aksi para pengetap.
Bukan hanya itu, DPRD Bulungan juga menduga ada praktek kongkalikong yang terjadi antara pemilik SPBU dan para pengetap. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Bulungan, Aluh Berlian. Dia mengatakan, dalam proses pengisian BBM, SPBU Sengkawit Tanjung Selor kurang transparan. Apalagi persoalan kuota yang ada. Pengawasan yang dilakukan juga terbilang lemah, bahkan para pengetap semakin bertambah.
“Yang kita lihat dan informasi yang masuk ke kita seperti itu. Dan kita sudah membuktikannya di lapangan,” ungkapnya. Meski sudah dilakukan penindakan oleh pihak kepolisian dan pengawasan oleh Satpol PP Bulungan. Tapi, Aluh menilai hal tersebut masih terulang lagi. Menurutnya, yang perlu diawasi adalah pengelola bahkan pemilik SPBU, dengan harus melakukan kontrol.
“Laporan dari masyarakat, banyak pengetap yang melakukan kerjasama dengan petugas SPBU. Memang kita temukan hal serupa di lapangan. Masa mereka tidak hafal yang masuk SPBU. Mana pengetap, mana warga biasa. Tapi mereka (petugas SPBU) beralasan tidak tahu. Saya saja beberapa kali ketemu hafal orang. Ini ada apa?,” bebernya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Bulungan Markus Juk menegaskan, jika ada oknum yang bermain, maka akan ada sanksi yang menanti. Pasalnya, informasi yang diterima ada oknum yang bermain. Sehingga, para pengetap merasa aman. Diharapkan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung langkah mengawasi BBM di Bulungan.
“Harus terlibat semuanya, agar tidak ada permainan. Saya yakin, jika tidak ada pengetap, BBM kita cukup untuk masyarakat,” ungkapnya.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Markus, ada subsidi solar yang seharusnya diantar ke SPBU Sengkawit, tapi beralih ke tambang liar di Sekatak. “Inikan aneh dan memang harus diselidiki,” tegasnya. (*/fai/uno)
