TANJUNG SELOR – Masih terjadinya antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan Sengkawit sangat dikeluhkan masyarakat. Akibatnya, masyarakat pun kesulitan untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Hal itu kemudian ditindaklanjuti DPRD Bulungan dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak), sekitar pukul 15.30 Wita, Selasa (7/1). Pantauan media ini, saat kedatangan anggota DPRD Bulungan tidak terlihat sejumlah pengetap yang menggunakan mobil. Padahal, sebelum kedatangan anggota DPRD Bulungan, beberapa mobil diduga mengetap terlihat mengantre. Bahkan, tidak terlihat juga adanya sepeda motor bertangki besar jenis Suzuki Thunder mengantre di SPBU tersebut.
Pengelola SPBU dan Anggota DPRD Bulungan sempat beradu argumen, terkait kondisi di lapangan. Pengelola SPBU beranggapan tidak ada pengetap di SPBU. Meningat selama ini pihak SPBU sudah memberikan larangan bagi pengetap. Dikatakan Pengawas SPBU Sengkawit, James mengakui, tidak mengetahui jika pengetap masih ada di SPBU. Bahkan James merasa kaget dengan kedatangan Anggota DPRD Bulungan ke SPBU.
“Saya pikir ada apa. Anak buah saya tadi menelpon, ada ribut-ribut. Makanya saya kaget,” ucapnya. Di tempat yang bersamaan, Ketua Komisi II DPRD Bulungan, Markus Juk mengatakan, sidak yang dilakukan sebagai upaya menindaklanjuti keluhan masyarakat. “Yang kita larang adalah yang mengetap berulang kali,” ujarnya.
Sidak yang dilakukan terlihat untuk pembeli BBM yang berulang-ulang, tidak dibatasi. Tidak hanya sepeda motor, bahkan kendaraan roda empat pun mengisi BBM tanpa ada batasan. “Ada truk mogok ditarik. Tapi mengisi BBM. Ini di luar kewajaran. Bahkan ada masyarakat yang mengisi sendiri tanpa dilarang oleh petugas di SPBU,” ungkapnya.
Selain di SPBU, DPRD Bulungan melanjutkan sidak ke Pasar Induk Tanjung Selor. Untuk menyikapi keluhan masyarakat mengenai retribusi parkir. Saat mendatangi petugas parkir, DPRD Bulungan mendapatkan beberapa informasi mengenai kenaikan retribusi parkir.
“Kita elihat apa yang menjadi persoalan di lapangan. Kita melakukan sidak ini bukan tanpa dasar,” ungkapnya. Sidak yang telah dilakukan, DPRD Bulungan menindaklanjutinya dengan akan memanggil pemilik SPBU dan Disperindagkop Bulungan untuk menyelesaikan persoalan BBM di Bulungan. Termasuk akan memanggil, Dinas Perhubungan (Dishub) Bulungan, pengelola retribusi Pasar Induk, baik UPTD pasar maupun koperasi yang menangani retribusi. “Dua hal ini akan kita rapatkan. Rencananya kita rapatkan pekan depan,” tutupnya. (*/fai/uno)
